Anggota DPRD Surabaya Minta Aden Dharmawan Tak Lagi Timbulkan Polemik di Masyarakat

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey minta kepada Dharmawan (Aden) Wakil Ketua DPRD Surabaya asal Fraksi Gerindra untuk bersikap bijak dan tidak lagi melemparkan wacana ke media, terkait persoalan yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat.

Imbauan politisi Partai Nasdem ini disampaikan terkait pernyataan (kritikan) Aden Dharmawan Wakil Ketua DPRD Surabaya ke media, soal pembongkaran Masjid di lingkungan DPRD Surabaya.

“Sangat saya sayangkan jika ada unsur pimpinan yang membuat pernyataan seperti itu, karena jika penggunaan kalimatnya tidak tepat, maka bisa membuat penafsiran yang berbeda bahkan bisa menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat,” ucapnya kepada media ini. Rabu (1/11/2017)

Menurut Awey, persoalan lokasi alternatif itu sebaiknya dibicarakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, karena posisi Aden Dharmawan sebagai wakil ketua DPRD Surabaya, sangat memungkinkan melakukan hal itu.

“Sebenarnya, dengan posisinya yang sekarang bisa berkoordinasi langsung dengan unsur pimpinan lain dan Sekwan (pemkot-red),” imbuhnya.

Secara pribadi, lanjut Awey, saya sangat sepakat jika pembongkaran Masjid terkait perluasan pembangunan gedung baru DPRD Surabaya itu harus dicarikan lokasi pengganti sementara, sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah umat muslim yang selama ini menggunakannya.

Tidak hanya itu, Awey juga menjelaskan jika Grand Design pembangunan dan perluasan gedung DPRD Surabaya telah mencatumkan pembuatan gedung Masjid baru yang jauh lebih baik kondisinya.

“Menurut Grand Design yang saya tahu, perluasan dan pembangunan gedung DPRD Surabaya yang baru ini juga termasuk bangunan Masjid. Bahkan kondisi area dan bangunannya justru lebih luas dan lebar,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebelum menjadi polemik yang luas di masyarakat, beberapa media memuat soal kritikan dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan (Aden) terkait pembongkaran Masjid di lingkungan gedung DPRD, dengan alasan bahwa keberadaan Masjid cukup krusial.

Saat itu, Aden menyatakan di media jika belum ada penyediaan lokasi alternatif untuk ibadah, setelah Masjid dibongkar. Oleh sebab itu ia meminta Pemkot untuk menyediakan ruang untuk tempat ibadah bagi pegawai yang ada di DPRD maupun di komplek Balai Pemuda.

Ironinya, Aden juga mengaku jika anggota dewan tidak pernah diajak bicara. Padahal Pemkot Surabaya melalui Dinas Perkim dan CKTR dengan tegas mengatakan jika pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dan berkonsultasi dengan anggota dewan. Bahkan sejak dari perencaaan hingga jelang pelaksanaan pembongkaran Masjid. (q cox)

Reply