Bicara Soal Pemerintahan, Risma: Indikatornya Kesejahteraan Rakyat

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui media, bahwa keberadaan pemerintahan Kota Surabaya dengan jajarannya yakni SKPD, BUMD dan UPTD tidak semuanya harus menghasilkan (profit oriented).

Menurutnya, pemerintahan dibentuk itu indikatornya adalah kesejahteraan rakyat, jadi tidak semua SKPD dan UPTD bahkan BUMD harus menghasilkan, karena memang tidak semua harus profit oriented.

“Dinas PU itu menghabiskan anggaran, dinas sosial juga, tetapi kan harus jalan juga, kalau tidak bagaimana, siapa yang ngurus warga miskin bahkan orang-orang gila, kalau bukan dinsos,” ucapnya, Jumat (9/12/201)

Namun, lanjut Risma, ada beberapa BUMD kita seperti PDAM itu yang memang bisa menghasilkan, bahkan devidennya terus meningkat, dari 30 Miliar sekarang sudah mencapai 100 Miliar, dari total keuntungan 390 an Miliar.

“Terus untuk PDTS KBS, kenapa kemarin itu saya usulkan anggaran penyertaan modal itu sampai 50 Miliar, salah satunya untuk anggaran animal welfare, karena tujuannya sejak awal tidak untuk mencari untung, tetapi untuk pendidikan, nafas kota dan rekreasi yang terjangkau, makanya usulan kenaikan tarif tidak saya setujui,” jelasnya.

Masih Risma, RTH juga begitu, sampek saya ngomong nggak usah kasi keuntungan, tetapi kalian harus bisa memberikan subsidi, bentuknya begitu terjadi kenaikan harga daging, mereka harus segera melakukan tindakan antisipasinya.

“PD Pasar juga gitu, kalau sampai ada kenaikan harga sembako, maka mereka harus melakukan operasi pasar, itu gunanya, dan jangan salah, untuk sampah, mereka itu juga bayar ke DKP, tidak gratis,” imbuhnya.

Terkait bidang usaha yang melibatkan swasta dan pihak luar, Risma mencontohkan keberadaan PT SIER yang setiap tahunnya memberikan keuntungan yang signifikan.

“Tetapi ada juga usaha yang dengan swasta, contohnya PT SIER, itu terus memberikan keuntungan yang besar dalam setiap tahunnya, usaha itu memang kerjasama antara pusat, Provinsi dan Kota Surabaya yang nilai sahamnya masing-masing 50, 25 dan 25 persen,” tendasnya.

Bahkan diakhir paparannya soal penyelenggaraan pemerintahan, Risma kembali menegaskan jika indikatornya adalah kesejahteraan rakyat.

“Jadi itulah gunanya dibentuk pemerintahan, lha kalau profit oriented semua, ya sudah pemerintahan dibubarkan saja, ganti semua dengan swasta, karena nggak akan ada bedanya,” pungkasnya. (q cox)

Reply