Demo soal Masjid di Gedung DPRD Surabaya Nyaris Bentrok

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Puluhan orang dari berbagai elemen di Kota Surabaya mendatangi Gedung DPRD Surabaya di Jalan Yos Sudarso, Jumat (17/11/2017) untuk menanyakan soal maksud dan tujuan dibongkarnya Masjid As Sakinah.

Dalam orasinya, pendemo menuding Ketua DPRD Armuji sebagai pejabat yang bertanggungjawab, karena mengusulkan proyek di lembaga yang dipimpinnya.

Demo itu diawali dari lokasi masjid yang sebagiannya sudah dirobohkan. Massa menggelar Salat Jumat di sekitar lokasi bekas masjid dengan Khotib Ust Suroto dari Baitul Muslimin, Kenjeran.

“Kami hanya ingin meminta jawaban Armuji, kejelasan lokasi masjid itu. Kalau dipindah, dipindah di mana, kalau di bawah (basement) perkantoran namanya mushala,” kata Isa Anshori dari Dewan Pendidikan Jatim yang bergabung dalam demo tersebut.

Upaya negosiasi dengan Ketua DPRD Armuji. Awalnya, politisi yang sudah empat periode berkantor di gedung dewan mau bertemu dengan pendemo, namun karena pertimbangan keamanan akhirnya batal dilakukan.

Tidak hanya itu, massa pendemo juga dilarang masuk gedung dewan oleh petugas keamanan DPRD, hingga membuat suasana menjadi memanas dan nyaris terjadi perkelahian.

“Ini sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai tim pengamanan. Pelarangan masuk terpaksa kami lakukan karena saat itu kami masih menunggu kehadiran Kapolsek,” tukas Wanto salah satu anggota pengaman dan pengendalian (Pamdal) DPRD Surabaya.

Dalam aksi itu, massa juga membacakan surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim yang isinya agar Masjid As Sakinah dipertahankan di lokasi semula (di belakang) Gedung DPRD Surabaya.

Surat yang ditandatangani Ketua MUI Jatim Abdussomad Buchori itu meminta Wali Kota Tri Rismaharini untuk mempertahankan masjid tersebut karena keberadaanya sangat dibutuhkan.

Massa juga berencana akan melaporkan pembongkaran Masjid As Sakinah ke Polda Jatim, dengan dugaan penistaan agama dan dugaan korupsi atas proyek masjid.

“Pekan depan akan kami laporkan kasus ini ke Polda terkait penistaan agama dan dugaan korupsi atas proyek pembangunan,” tambah Isa. (q cox)

Reply