Dituding tak Pro Rakyat, Ini Klarifikasi Peserta Arisan Dewan di DPRD Surabaya

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Ratih Retnowati Wakil Ketua DPRD Surabaya asal Partai Demokrat, mengaku kaget ketika membaca pemberitaan di salah satu media yang terkesan memojokkan dirinya sebagai salah satu peserta arisan dewan perempuan DPRD Surabaya.

Apalagi, dalam tulisan itu juga memuat beberapa tanggapan dari narasumber yang berlatar belakang civitas akademika perguruan tinggi ternama dan LSM di Surabaya.

“Jangan dikonotasikan yang lain, ini sarana silaturahmi, apalagi dikaitkan dengan perhatian kami kepada msyarakat, sama sekali tidak ada hubungannya, lha arisan itu justru membantu kami terutama soal keuangan jika ada kegiatan di masyarakat,” jawabnya saat dikonfirmasi Suarapubliknews.net, Jumat (3/2/2017)

Secara income, Ratih juga berusaha blak-blak an dengan kondisi anggota dewan saat ini, yang menurutnya sangat jauh berbeda dengan anggota dewan beberapa periode sebelumnya. Apalagi kondisi ekonomi setiap anggota dewan juga tidak bisa disamaratakan, artinya dianggap baik semua.

“Dengan arisan ini, kami bisa saling menolong, yang perlu semua tau, jadi anggota dewan saat ini jangan dikira sama kondisinya dengan sebelumnya, semua pemakaian anggaran yang bersumber dari APBD itu harus berbasis kinerja, bahkan at cost, artinya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, makanya muncul ide untuk menabung, yang salah satunya arisan ini,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Ratih juga mengeaskan bahwa arisan yang terbentuk justru banyak positipnya, karena bisa menjadi sarana berkumpul dan saling bersilaturahmi para politisi perempuan dari berbagai fraksi (partai-red).

Tanggapan ini dipertegas oleh Reni Astuti anggota Komisi D DPRD Surabaya asal PKS, yang mengatakan bahwa arisan yang terbentuk itu merupakan sarana paling ekonomis dan gampang untuk bisa bersilaturahmi sekaligus menabung.

Dan menurutnya, sama sekali tidak mengganggu aktifitasnya sebagai anggota dewan, karena acaranya selalu disela-sela kegiatan kedewanan.

“Ini sarana kebersamaan karena ketemunya di kantor dewan, dan untuk saling tolong-menolong, karena tidak sistem kopyok an, terutama kepada anggota yang terkena musibah, kegiatan itu hanya sebentar, dan tidak mengganggu kegiatan kedewanan, pertemuannya dilakukan disela-sela tugas, jadualnya selalu menyesuaikan melalui grup medsos,” tandasnya.

Terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, Reni menegaskan bahwa setiap anggota dewan sudah memiliki rasa tanggung jawab masing-masing. “Yang pasti akan bisa memilah dan memilih, dan tidak menghalangi kegiatan kami ke masyarakat, justru kami malah terbantu,” tegasnya.

Menaggapi berbagai kritikan, Reni mengaku tidak ada masalah, tetapi dirinya tetap berusaha untuk terbuka. “Jangan dipahami sebagai kegiatan hura-hura atau yang lain-lain, kalau pengen tau langsung, silahkan datang, seperti apa sebenarnya kegiatan arisan kami,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya sempat beredar pemberitaan bahwa arisan dewan dianggap sebagai bentuk perilaku yang “Tidak Pro Rakyat”.

Kegiatan arisan para srikandi DPRD kota Surabaya yang bernilai jutaan rupiah, menuai kritikan dari berbagai kalangan, karena dinilai mencerminkan perilaku yang kurang pantas sebagai anggota dewan, notabene sebagai wakil aspirasi masyarakat bawah.

Adapun narasumber yang turut berkomentar adalah pakar Sosiologi dari Unair Surabaya Bagong Suyanto mengatakan, arisan bernilai jutaan rupiah merupakan simbol eksklusif dari para dewan. Padahal, dewan merupakan wakil rakyat dan mendapat kepercayaan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat bawah.

“Mestinya, sebagai anggota dewan lebih memperbanyak simbol populis, misal kegiatan yang mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat,” ujarnya, Jumat (3/2/2017).

Dosen FISIP Unair ini mengaku prihatin terhadap kebiasaan tersebut. Sebab, bisa menciderai psikologi masyarakat yang hidup ditengah himpitan ekonomi. Perekonomian warga sedang goyang akibat sembako terus merangkak naik.

“Saya tidak tahu, apakah lebih banyak kegiatan populis apa yang eksklusif, tapi bagi saya arisan jutaan itu ironis, anggota dewan itu kan representasi masyarakat,” tegasnya.

Bagong menegaskan, kegiatan itu mencerminkan gaya hidup dewan yang bisa membuat jarak dengan masyarakat. Tak salah ketika masyarakat semakin hari minim kepercayaan terhadap politisi yang duduk enak di lembaga dewan perwakilan rakyat (DPR).

Sementara, Direktur Parlemen Watch Jatim, Umar Sholahudin mengatakan sangat prihatin karena kegiatan seperti ini dilakukan oleh anggota dewan untuk mengisi waktu luang. Apalagi kegiatan dilakukan di dalam ruang komisi gedung DPRD Surabaya.

Kegiatan seperti iitu menurutnya sebagai bentuk gaya hidup kemewahan ditengah naiknya harga kebutuhan pokok yang dialami oleh rakyat. “Kalau ikut arisan itu hak pribadi, tapi dari segi kepatutan sangat prihatin karena diketahui publik. Secara pribadi saya kecewa karena kegiatan seperti ini mestinya dihindari, harus berkaca lah pantas atau tidak,” kata Umar.

Karena itu pihaknya meminta kepada perangkat dewan dalam hal ini Badan Kehormatan (BK) untuk melakukan langkah klarifikasi karena masuk sebagai pelanggaran. Artinya kegiatan ini akan menjadi citra buruk kinerja wakil rakyat yang digaji dan mendapat fasilitas dari dana APBD.

“Kan masih banyak kegiatan berguna untuk mengisi waktu luang sebagai anggota dewan. Ini akan menimbulkan sinisme oleh masyarakat mengingat dilakukan wakil rakyat,” tambahnya.

Diketahui, arisan yang diikuti oleh srikandi dewan ini diikuti oleh 17 orang. Nominal yang dikeluarkan untuk satu orang Rp 1 juta. Jadi total setiap bulan sekali ada Rp 17 juta yang dikantongi oleh pemenang arisan.

Untuk bulan ini, arisan dilakukan pada Kamis (2/2/2017) di ruang Komisi A DPRD Surabaya. Sebagai pemenang adalah Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Demokrat, Ratih Retnowati.(q cox)

Reply