Hutan Kembali Terbakar, Bambang Haryo Desak Pemerintah Bertanggung Jawab Penuh

SURABAYA (Suarapubliknews) – Bambang Haryo Soekartono anggota Komisi V DPR RI, menyatakan protes kerasnya kepada pemerintah terkait insiden kabakaran yang saat ini sedang melanda beberapa kawasan hutan di Indonesia.

Pasalnya, insiden kebakaran hutan ini berdampak langsung terhadap kesehatan dan perekonomian bangsa utamanya masyarakat sekitarnya bahkan asapnya sampai merambah ke beberapa negara tetangga.

Menurut Bambang Haryo, dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan cukup banyak, diantaranya penerbangan, wisata dan pertahanan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

“Bayangkan, titik kebakarannya lebih dari 4 ribu titik yang tersebar di 25 wilayah, yang sekarang semua masyarakat di sekitarnya terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),” ucap Bambang Haryo kepada media ini via ponselnya. Selasa (13/08/2019).

Artinya, kata Bambang Haryo yang akrab disapa BH ini, dampak langsung yang ditimbulkan tidak bisa kita remehkan apalagi diabaikan. Pemerintah harus bertanggung jawab, karena sesuai UU tentang kehutanan no 41/ 99 Pasal 48 ayat I.

Pemerintah mengatur perlindungan dan perawatan hutan diluar dan di dala kawasan hutan dilakukan pemerintah pusat dengan menjamin keberadaan hutan dan mengoptimalkan fungsinya sebagai Konservasi dan Perlindungan untuk manfaat lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari serta Produksi..

“Di negara tetangga kita seperti Malaysia, itu hampir tidak pernah mengalami kebakaran hutan karena sistem penjagaan yang digunakan cukup efektif. Mereka memasang alat deteksi untuk asap, kelembapan dan lain lain, sebagai langkah antisipasinya,” tandasnya.

Sementara di negara kita, kata BH, kebakaran hutan akan selesai (padam) karena turunnya air hujan. “Jadi kalau musim hujan aman, begitu musim kemarau muncul kebakaran lagi. Dan ini berulang-ulang,” imbuhnya.

BH juga sempat menyinggung keberadaan Siti Nurbaya selaku Menteri KLH yang dinilainya kurang menguasai (paham) soal pengelolaan hutan karena latar belakang pendidikannya memang bukan dari disiplin ilmu tentang kehutanan.

“Maka wajar jika tidak mengerti soal itu, harusnya pak Jokowi menempatkan orang yang pas di posisi itu, karena soal kehutanan itu menyangkut keamanan nyawa publik dan masa depan bangsa dan negara ini,” kritiknya.

Sebelumnya, beberapa media daring memberitakan bahwa Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) mencatat secara nasional terdapat 4.258 titik panas yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Titik panas ini tersebar selama Januari hingga Juli 2019.

Dari jumlah itu, ada 2.087 berada di kawasan konsesi dan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Dibandingkan dengan data konsesi yang berada di KHG, tercatat ada 613 perusahaan yang beroperasi.

Berdasarkan jumlah itu, 453 konsesi HGU, 123 konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. Lalu, 37 konses Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.

Untuk wilayah Kalimantan Tengah tercatat ada 1.993 titik hotspot selama tujuh bulan ini. Kemudian, yang berada di kawasan restorasi gambut berjumlah 1.317 titik hotspot.

Sedangkan, untuk kabupaten dan kota yang cukup besar wilayah yang terpapar dan terbakar ini ada di Kota Palangkaraya dan Pulau Pisau. Jumlah yang terbakar seluas 3.681 hektar. (q cox)

Reply