SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Menanggapi berita yang beredar terkait dugaan keterlibatan atas tindakan terorisme di Surabaya yang melibatkan alumninya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pun menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi berita tersebut di Gedung Rektorat ITS.
Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MSc ES PhD mengatakan, pertama terduga pelaku atas nama Anton Ferdianto memang pernah tercatat sebagai mahasiswa D-III Teknik Elektro ITS pada tahun 1991.
Namun, ia tercatat hanya menjalani kuliah satu tahun dan selanjutnya tidak aktif kembali. “Atas dasar tersebut bisa dikatakan dia bukanlah alumnus ITS. Kami tidak mengetahui status yang bersangkutan selanjutnya,” katanya.
Kemudian terduga pelaku kedua atas nama Budi Satrijo pernah tercatat sebagai mahasiswa Teknik Kimia program studi S1 tahun 1988 dan lulus pada tahun 1996. Pihaknya menjelaskan, pada masa studinya Budi tidak memperlihatkan tanda-tanda mencurigakan dan normal seperti mahasiswa lainnya. Budi juga aktif dalam kegiatan berwirausaha.
“Sebagai alumnus yang lulus 22 tahun yang lalu, seluruh aktivitas yang bersangkutan tentunya di luar sepengetahuan ITS dan semua merupakan tanggungjawab pribadi masing-masing di depan hukum,” jelas Prof Joni.
Rektor ITS ini juga menjelaskan bahwa ITS memiliki seratus ribu lebih alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, dan yang aktif dalam kegiatan alumni hanya sekitar seribu orang. Sedang kedua terduga pelaku tersebut merupakan alumni yang tidak aktif di ITS.
“Selama ini kegiatan yang terkait alumni, kita bekerja sama dengan IKA (Ikatan Alumni, red) ITS. IKA lah yang menentukan siapa alumni yang akan menjadi pembicara jika diundang dalam acara ITS dan kedua terduga pelaku ini tidak pernah menjadi pembicara,” lanjutnya.
Sehingga pada kesimpulannya atas tindakan kedua terduga pelaku teror tersebut, Joni menegaskan bahwa ITS tidak memiliki kaitan dengan apa yang mereka lakukan setelah lulus atau tidak terlibat lagi dengan ITS.
Sementara itu terkait terkait pernyataan Menristekdikti Mohamad Nasir kepada media mengenai adanya dosen dan dekan di ITS yang dipecat karena diduga terlibat dengan gerakan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang telah dilarang oleh pemerintah, ITS saat ini masih melakukan proses penyelidikan untuk membuktikan keterlibatan para dosen tersebut. Namun, pihaknya membantah bila telah memecat ketiga dosen yang diberitakan tersebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
“Benar ada dugaan atas kasus tersebut dan kami sedang melakukan penyelidikan kepada mereka, namun dua dosen dan satu dekan tersebut statusnya tidak dipecat dari status PNS. Hanya kami berhentikan sementara dari jabatan strukturalnya, yang berkaitan juga masih mengajar di ITS,” jelas Joni.
Joni meyakini adanya salah komunikasi atau salah kutip dari media terkait atas apa yang dinyatakan oleh Menristekdikti tersebut.
“Saya sudah komunikasikan dengan Pak Menteri (Menristekdikti, red), karena memecat seseorang dari status PNS-nya itu tidak mudah. Kita harus memeriksa pelanggaran tersebut, mengacu pada pelanggaran apa, itu harus detail,” papar guru besar Teknik Lingkungan ini.
Menurut Joni, ITS saat ini juga sudah membentuk tim Bina Khusus untuk mengaji lebih dalam terhadap dosen dan dekan ITS yang terlibat dengan HTI. Tim Bina Khusus ini terdiri dari Wakil Rektor, dari biro hukum, para wakil dekan dan beberapa ahli lainnya.
“Mereka akan menyelidiki kasus ini dan akan memberikan arahan kepada saya untuk selanjutnya saya usulkan kepada Pak Menteri,” sambungnya.
Joni juga mengatakan, terkait peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, ITS tidak mau diklaim sebagai kampus radikal. “Atas kejadian akhir-akhir ini juga, kami tidak mau menjadikan para mahasiswa takut untuk mempelajari agama mereka sendiri,” tutupnya. (q cox, Tama Dinie)
