SURABAYA (Suarapubliknews) – Wakil Ketua DPRD Surabaya asal fraksi PKS, Reni Astuti, mengatakan jika sampai hari ini belum ada surat masuk atau apapun terkait penggunaan hak interpelasi, meski pemberitaannya telah diramaikan oleh sejumlah media.
“Hari senin kemarin kami kan Banmus terkait APBD. Tidak ada surat masuk atau apapun terkait interpelasi. Saya taunya dari media, apakah itu serius atau tidak, saya tidak tau. Kalau ya, itu kan ada prosedurnya,” Jawab Reni kepada media ini saat ditanya soal munculnya wacana hak interpelasi di lingkungan DPRD Surabaya. Selasa (05/11/2019)
Reni menerangkan, hak interpelasi itu adalah meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Maka substansinya harus jelas. Jadi terkait kebijakan yang mana yang dimaksud, dan alasannya apa. Itu dua hal yang harus dipenuhi,” terangnya.
Jika dikaitkan dengan polemik stadion GBT yang belakangan menjadi trending topic di sejumlah media, Reni menegaskan jika saat ini Pemkot Surabaya sedang berupaya untuk memenuhi semua syarat menjadi venue Piala Dunia U-20.
“Artinya ini kegiatan yang justru positip, maka harusnya kita kawal bersama agar apa yang sudah diupayakan selama ini bisa terwujud,” tuturnya.
Anggota dewan tiga periode ini berharap agar polemik stadion GBT bisa segera diakhiri yang kemudian bisa dijadikan keinginan bersama agar Kota Surabaya tetap menjadi venue pilihan.
Oleh karenanya, semangat bersama ini diwujudkan dalam dukungan anggaran di pembahasan APBD 2020 terkait perbaikan stadion GBT, baik soal fasilitas maupun akses menuju lokasi.
“Makanya alokasi anggaran APBD 2020 ini diupayakan bisa mencukupi untuk menunjang persyaratan sebagai venue pilihan. Tetapi tidak mengganggu prioritas anggaran yang lain,” pungkasnya. (q cox)
