Rabu, 08 November 2017 16:48

Bansos Siswa SMA/SMK di Surabaya “Alot”, Ini Seruan Indonesian Civil Rights Watch (ICRW)

Rate this item
(0 votes)

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Masih alot nya pembahasan rencana bantuan sosial untuk siswa SMA/SMK di Kota Surabaya, memantik tanggapan dari salah satu elemen masyarakat berlabel Indonesian Civil Rights Watch (ICRW).

Dalam press rilis nya, Kepala Divisi Advokasi ICRW, Arif Budi Santoso, SIP, SH, menyampaikan jika saat ini masyarakat tengah menunggu terealisasinya komitmen dan janji pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas melalui pembahasan Rancangan.

APBD Jawa Timur 2018 yang kini memasuki tahap akhir. Kita akan melihat apakah pemerintah mampu memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 9 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;

Indikator riil keberpihakan pemerintah pada pendidikan yang murah dan berkualitas salah satunya pada pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK yang saat ini banyak dikeluhkan siswa dan/atau orangtua siswa di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur. Seperti diketahui mulai tahun 2017 ini kewenangan pengelolaan dan pembiayaan SMA dan SMK kini sudah beralih dari pemerintah kabupaten/ kota ke Pemerintah Provinsi sebagai konsekwensi penerapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 15 Ayat 1 dan 2 serta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dalam Sub-Urusan Manajemen Pendidikan;

Memperhatikan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dimuat di Website Kemendikbud http://npd.data.kemdikbud.go.id/file/pdf/2016/050000.pdf bahwa alokasi APBD Jawa Timur 2016 untuk Sektor Pendidikan Hanya 1,7% atau sekitar 300,34 Milyar saja dari seluruh total APBD Jawa Timur, sangat jauh dari angka minimal 20 persen sesuai amanat UUD 1945. Dalam screenshot dibawah ini, terlihat posisi Provinsi Jawa Timur berada di urutan terbawah nomer dua sebelum Provinsi Papua dalam melakukan kebijakan Politik Anggaran. (Sumber: Biro PKLN 2016)
 
Rendahnya komitmen politik anggaran pendidikan ini membuat alokasi untuk pembiayaan perbaikan infrastruktur pendidikan, pembiayaan peningkatan mutu guru/pengajar, pembiayaan subsidi pendidikan pada SMA/ SMK akan turun dan terganggu.

Rendahnya alokasi anggaran pendidikan di APBD Provinsi Jawa Timur juga akan membuka peluang bagi sekolah untuk melakukan berbagai pungutan pada siswa yang pada akhirnya menyebabkan biaya sekolah yang tinggi dan potensi memicu tingginya angka putus sekolah.

Mencermati keadaan ini, ICRW sebagai salah satu perwakilan masyarakat yang berkepentingan terhadap agenda pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK mendesak Gubernur Jawa Timur untuk mengambil langkah-langkah tegas dan konkrit berikut ini:

1. Memastikan bahwa Pemerintah Jawa Timur telah memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD Jawa Timur 2018;

2. Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa SMA/SMK se-Jawa Timur dan menutup semua peluang bagi dilakukannya pungutan-pungutan liar yang memberatkan siswa dan/atau orangtua siswa;

3. Selaku pemegang tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan SMA/SMK, mengambil inisitiatif dengan memberikan payung hukum bagi pemerintah kota/kabupaten yang berkeinginan memberikan bantuan pendidikan pada warganya yang duduk di bangku SMA/SMK;

4. Selaku wakil pemerintah pusat memerintahkan Bupati/Walikota baik lisan maupun tertulis untuk segera menangani permasalahan pengalokasian anggaran minimal 20 persen dan pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK ini secepatnya agar segera diperoleh kepastian hukum sebelum RAPBD 2018 disetujui dan disahkan;

5. Memikirkan segala alternatif solusi bagi terwujudnya pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK ini, antara lain dengan sharing anggaran atau apabila dipandang perlu menggunakan instrumen pemberian tugas pembantuan  yang dimungkinkan sesuai ketentuan Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentng Pemerintahan Daerah pada poin “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan”;


6. ICRW adalah organisasi nirlaba berkedudukan di Kota Surabaya yang peduli pada perlindungan hak-hak sipil warga masyarakat.  ICRW memfokuskan diri pada fasilitasi dan advokasi terhadap adanya praktik pelanggaran hak-hak sipil warga yang dilakukan oleh institusi-institusi negara, termasuk di bidang pendidikan. ICRW aktif menjalin kerjasama dengan berbagai elemen pro perlindungan hak-hak sipil, termasuk mereka yang saat ini menduduki posisi-posisi strategis di parlemen dan pemerintahan. (q cox)

Oleh karenanya, Indonesian Civil Rights Watch (ICRW) menyampaikan desakan sebagai berikut,:  

1. MENDESAK GUBERNUR MEMBEBASKAN BIAYA PENDIDIKAN SMA/SMK
2. MENDESAK GUBERNUR MENGAMBIL INISIATIF DENGAN MEMBUAT PAYUNG HUKUM BAGI KOTA-KABUPATEN YANG BERKEINGINAN MEMBERIKAN BANTUAN DANA BAGI SMA/SMK DI JAWA TIMUR
3. MENERTIBKAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN YANG MEMBERATKAN ORANG TUA SISWA

Ayo share berita ini:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
Read 86 times