Jumat, 10 November 2017 15:25

Konsultasi Soal Proyek Trem, Komisi C Desak Pemkot Surabaya Segera Berkirim Surat

Rate this item
(0 votes)

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Rombongan anggota Komisi C DPRD Surabaya bertandang ke Ditjen Perkeretaapian Kemenhub guna menindaklanjuti sekaligus memastikan soal realisasi rencana pembangunan proyek Angkutan Massal Cepat (AMC) jenis Trem di Surabaya.

Ditemui oleh Widianto Kasubdit Kerjasama dan Pengembangan Usaha Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, dan Rosita Kasie Pengembangan Usaha Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Keduanya menyampaikan penjelasan secara gamblang soal skema pendanaan yang bisa didapatkan oleh Pemkot Surabaya, meskipun masih ada beberapa opsi.

Namun, seluruh opsi yang ditawarkan tetap harus didahului dengan surat permohonan dari pemkot Surabaya ke Kementrian Keuangan. Karena hanya dengan dasar ini lah pemerintahan pusat (Kemenkeu-red) bisa memposisikan diri sebagai fasilitator.

Hal ini ditegaskan Saifudin Zuhry ketua Komisi C DPRD Surabaya yang sekaligus sebagai pimpinan rombongan, bahwa proyek yang diperkirakan bakal menelan biaya 2,7 Triliun ini masih ada harapan untuk dilaksanakan.

“Pihak Kementrian telah membuatkan skema dan opsi terkait upaya pendanaan proyek itu, namun demikian tetap bergantung kepada surat permohonan dari Walikota (Pemkot Surabaya) ke Kementrian Keuangan,” ucapnya. (10/11/2017)

Menurut dia, beberapa opsi yang ditawarkan mirip dengan sistem kerjasama BOT (Build Operate Transfer), namun dirinya lebih condong kepada sisitem BTO (Build, Transfer, and Operate/BTO).

“Kalau BOT, kita akan menerima barang rongsokan, dan Pemkot tidak bisa turut campur mengontrol pelayanan yang nyaman, bersih dan murah seperti yang amanatkan UU, padahal itu menjadi domain pemerintah,” tandasnya.

Tidak hanya itu, sistem BOT itu identik dengan pelibatan pihak ketiga yang orientasinya keuntungan semata, contohnya jalan Tol yang harganya bisa terus merangkak naik tanpa bisa diprediksi nilainya dari waktu ke waktu.

“Jangan sampai harga tiket Trem nanti seperti itu. Karena untuk memenuhi unsur nyaman, bersih, murah dan terjangkau, Pemerintah mengalokasikan dana APBD untuk subsidi harga tiket, maka kami condong ke sistem BTO karena pemerintah terlibat langsung pengoperasiannya, dengan pertimbangan kestabilan keuangan dan pelayanan,” tambahnya.   

Dari informasi yang didapat, politisi PDIP ini memperkirakan jika realisasi proyek pembangunan Trem masih harus melalui tahapan yang panjang. Diperkirakan bisa terbangun dan selesai sekira tahun 2022.

Untuk itu, lanjut Cak Ipuk-sapaan akrab Saifudin Zuhri, dukungan lain yang dibutuhkan adalah secara politis dari Walikota sebagai pemrakarsa dan penanggungjawab, dan anggota dewan, karena bakal berimbas kepada penggunaan APBD dalam bentuk subsidi atau lainnya,” tambahnya.

“Pihak Kementrian menyampaikan jika pelaksaan proyek ini (Trem) tidak hanya dibutuhkan dukungan pendanaan, namun juga dukungan politis karena waktu pelaksanaannya cukup panjang (multi years) dengan waktu sekira 2-3 tahun, artinya bisa saja pimpinan daerahnya telah berganti,” terangnya.

Diakhir wawancaranya dengan media ini, Cak Ipuk juga berpendapat bahwa hasil FS (feasibility study) akan menjadi rujukan pelaksanaan lelang. Artinya, apakah bisa memliki nilai keuntungan yang positip atau negatif, ini yang akan berpengaruh terhadap biaya yang akan ditanggung APBD.

Soal resiko, Cak Ipuk mengatakan jika PT PII (Pembiayaan Infrastruktur Indonesia) sebagai pendana yang merupakan perusahaan milik Kemenkeu, meminta jaminan/dukungan dari unsur pemerintah dan DPRD.

“Anak perusahaan milik Kemenkeu (PT PII-red) yang mengelola uang rakyat dan bergerak dibidang pembiayaan khusus infrastruktur ini membutuhkan kepastian dukungan/jaminan pelaksanaan dan keberlangsungan proyek Trem. Maka jika terjadi kegagalan atau ketidaksesuaian menjadi tanggung renteng antara pemrakarsa dan pihak ketiga,” pungkasnya. (q cox)

Ayo share berita ini:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
Read 104 times