SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Tak terima dianggap tak sesuai prosedur dalam mengeluarkan surat rekomendasi UKL/UPL untuk PT Kirana Panorama Logistic (KPL), Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya menerjunkan anggotanya untuk melakukan peninjauan ke lokasi. Selasa (13/2/2018)
Seperti pmeberitaan media ini sebelumnya, sorotan tajam itu datang dari Komisi C DPRD Surabaya, bahwa surat rekomendasi UKL/UPL dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya yang dikeluarkan untuk PT Kirana Panorama Logistic (KPL) dinilai tidak berdasarkan proses dan kajian sebagaimana mestinya.
baca juga: http://suarapubliknews.net/dinilai-tak-sesuai-prosedur-komisi-c-dprd-surabaya-minta-pemkot-cabut-perijinan-pt-kirana-kpl/
Hasilnya, Musdiq Ali Suudi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Surabaya mengaku jika hasil dari pengecekan ulang yang dilakukan anggotanya ternyata sudah sesuai. Namun demikian pihaknya akan tetap merespon keluhan warga sekitar, bahkan surat peringatan telah disiapkan.
“Ini sekalian dilihat, proses UKL UPL sudah sesuai prosedur dan penggunaan sudah sesuai rencana tata ruang yang ada, Ijin Amdal keluar tahun 2015, kita sudah kasih peringatan untuk menyelesaikan permasalahan,” terang Musdiq.
Kepala BLH ini menambahkan, untuk getaran diperlukan uji getaran, kita akan menggandeng laboratorium untuk uji getar dan menentukan dampaknya. “Dampak kegiatan yang dikeluhkan warga, bukan pada proses penyusunannya,” sambungnya.
Untuk itu, Musdiq meminta agar PT KPL merespon positif keluahan warga sekitar dengan cara melakukan komunikasi yang baik. “Kita juga berharap perusahaan bisa berkomunikasi baik dengan warga sekitar,”pungkasnya. (q cox, TP)
