Tekan Angka Stunting, Pemkab Tanbu Gelar Acara Workshop Pro-PN

TANAH BUMBU-KALSEL (Suarapubliknews) – Persoalan stunting telah menjadi isu nasional. Dengan kondisi itu Pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan anak indonesia tumbuh sehat secara normal.

Bentuk dari perhatian pemerintah, workshop Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) digelar dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pengelola Pro PN.

“Kegiatan ini, sangat penting dan strategis, sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga pengelola Pro PN, dalam melakukan tindakan preventif terjadinya stunting pada anak,” Kata Bupati Tanbu dalam sambutannya melalui Staf Ahli Bupati Anwar Salujang dalam acara Workshop Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Proyek Prioritas Nasional (Pro PN), Sabtu (19/10/19) di Hotel Eboni. Kecamatan Batulicin.

Disisi lain ungkap Anwar akan memaksimalkan potensi Tenaga Pengelola Pro PN, untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat, dalam rangka mensosialisasikan peran dan tanggungjawab keluarga dalam pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu, Asah, Asih dan Asuh.

“Sebab stunting diakibatkan karena orangtua tak memperhatikan gizi bayi, selama masa kandungan maupun setelah melahirkan. Dengan itu kami berharap, melalui pelaksanaan kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Pro PN kali ini, akan meningkatkan peran, kualitas kinerja, pengetahuan dan wawasan, serta skil atau ke-ahlian tenaga pengelola Pro PN,” imbuhnya.

Dia menambahkan ,dengan kemampuan yang mumpuni, tenaga pengelola Pro PN, dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang pentingnya Pola Asuh saat 1000 hari pertama kehidupan, serta memperhatikan gizi bayi, sebelum maupun sesudah melahirkan.

“Pada gilirannya anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang dengan memiliki kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar dan berkompetisi, menuju manusia yang unggul di masa depan,” ujarnya

Bukti lain upaya preventif yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah dalam pencegahan itu, lanjutnya, yakni 5 aksi konvergensi Penanganan stunting dari berbagai aksi.

“Ada 8 aksi yang sudah dilakukan yakni: Analisis situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Perbub Kewenangan Desa, dan Pembinaan KPM,” tutupnya. (q cox, Imran)

Reply