Terkait Plat Nopol Bunglon, Vinsensius Awey: BK Harus Introspeksi Diri Dulu

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Penggunaan plat nopol hitam palsu oleh sejumlah anggota DPRD Surabaya kembali marak diperbincangkan, karena prilaku ini merupakan pengulangan setelah beberapa bulan sebelumnya berhasil ditertibkan.

Demikian juga dengan posisi Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya yang terus mendapatkan tudingan miring dari sejumlah pihak termasuk anggota dewan, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya menertibkan prilaku anggota DPRD Surabaya yang berkaitan dengan etika dan tata-tertib (tatib)

Setelah kritikan itu datang dari H Junaedi wakil ketua Komisi D yang juga ketua Fraksi demokrat DPRD Surabaya, kini juga datang dari Vinsensisu Awey anggota Komisi C asal partai Nasdem.

“Boleh menertibkan anggota, tetapi yang harus diingat, introspeksi diri juga, jangan melakukan penertiban tetapi mereka sekaligus menjadi pelaku, tentu akan menjadi bahan tertawaan dan ejekan anggota lain, tetapi saya tidak berarti menganggap bahwa mereka (anggota BK) juga melakukan hal itu,” ucapnya. Senin (2/5/2016)

Meski tidak merinci apa saja persoalan yang terjadi, tetapi Awey juga mengatakan jika sebenarnya banyak persoalan intern yang terjadi dan nyatanya BK tidak bertindak apapun. Hanya saja soal plat nopol bunglon secara tegas dikatakan bahwa kejadian ini mutlak menjadi ranah BK untuk penertibannya.

“Karena memang banyak hal yang tidak mampu dilakukan, sebabnya apa, saya juga tidak ingin menyelidiki hal itu, contoh yang kongkrit ya soal pemakaian plat bunglon itu, tetapi sebelumnya juga ada beberapa hal lain, saya juga masih berfikir, apakah ini soal kemampuan atau kemauan,” tambahnya.

Sejak dilantik menjadi anggota dewan, Awey mengaku telah menolak pemberian mobil dinas (mobdin) yang merupakan fasilitas yang diberikan Pemkot Surabaya dengan tujuan meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat.

“Saya merasa sudah memiliki mobil pribadi jadi saya juga merasa tidak perlu lagi fasilitas tambahan kendaraan dinas itu, kalau ada yang beralasan untuk konstituen, sehingga tetap menerima mobil dinas ber plat merah itu, menurut saya salah besar, karena justru akan berisiko,” tandasnya. (q cox)

Reply