SINGAPURA (Suarapubliknews) – Meski hanya Reklamasi yang menjadi cara Singapura mengatasi keterbatasan lahan, namun saat ini negara tersebut mempunyai luas 721,5 kilometer persegi. Angka tersebut 140 kilometer persegi lebih luas bila dibandingkan luas daratan Singapura ketika merdeka pada 1965.
Pemerintahan di Singapura memiliki instansi semacam Bappeko di Surabaya yakni Urban Renewal Authority (URA) yang memiliki tanggang jawab perencanaan penggunaan lahan strategis jangka panjang dan rencana jangka menengah yang ditinjau setiap lima hingga sepuluh tahun.
Rencana-rencana ini menentukan penggunaan lahan dan kepadatan kota untuk keseluruhan Singapura, yang dibagi oleh URA menjadi 55 kawasan perencanaan.
“Pemerintahan kami terus melakukan evaluasi jangka panjang terkait penggunaan lahan, maka tidak heran jika di hampir sudut kota terjadi bongkar pasang, karena saat ini sedang mengembangkan infra struktur bawah tanah,” ucap Er Hock Chuan, salah satu warga Singapura. Sabtu (21/12/2019)
Kepada media ini, Er Hock Chuan mengatakan bahwa fasilitas umum (publik) menjadi dasar utama pengembangan pembangunan wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan transportasi.
“Warga sudah terbiasa dengan transportasi umum dan jalan kaki, karena untuk bisa memiliki kendaraan pribadi, pemerintah kami memberlakukan persyaratan yang sulit itupun masih ditambah dengan biaya yang mahal,” papar pengemudi taxi online ini.
Hasil pantaun media ini, warga Singapura memang telah mendapatkan layanan transportasi yang terintegrasi hingga ke seluruh wilayah, baik ke pusat-pusat kantor, perdagangan, wisata maupun ke perumahan penduduk yang seluruhnya tinggal di gedung tinggi seperti apartemen atau flat.
“Kemudahan transportasi (mulai dari bandara udara, darat dan laut) ini membuat kami dan warga lainnya tidak sempat berfikir untuk memiliki kendaraan pribadi, karena justru akan mempersulit kehidupan dan ekonomi keluarga. Ya karena biayanya tidak sedikit. Duitnya untuk yang lain saja,” pungkas Er Hock Chuan. (q cox)
