Warga Dolly dan Jarak Tolak Plakat Kawasan Bebas Prostitusi

Tidak merasa diajak berkoordinasi dan mengaku masih tetap bersikap menolak terhadap penutupan, warga Dolly dan Jarak serta FPL ramai-ramai memprotes sekaligus menolak pemasangan plakat “Kawasan Bebas Prostitusi” dari pemkot Surabaya yang di lakukan Satpol-PP kota Surabaya.

SURABAYA (SPNews) –   Sebuah truck dan mobil pick up yang membawa perlengkapan pemasangan plakat diserbu warga, sehingga sempat terjadi perdebatan antara Satpol PP dan warga lokasi perempatan Jl Jarak – Dukuh Kupang. Hasilnya, warga berhasil memaksa truck dan petugas gabungan balik kucing dan mengurungkan niatnya memasang papan tersebut.

“Ini apa-apan. Memasang papan pengumuman tanpa koordinasi dengan warga dan pengurus kampung. Sudah jelas kita masih menolak penutupan. Benar-benar Walikota Risma kurang ajar, semaunya sendiri menindas rakyat,” kata salah satu warga yang menolak penutupan lokalisasi.

Tak puas berhasil mengusir petugas, puluhan warga yang geram atas ulah Pemkot Surabaya tersebut berlanjut meluruk Kelurahan Sawahan di Jl Dukuh Kupang berniat menemui Lurah Bambang Hartono. Sempat mendapat hambatan dari petugas, namun warga berhasil merangsek masuk ke pendopo dan meneriakkan umpatan dan kecaman kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

“Kalau berani, biar Risma (Walikota) yang memasang plakat itu. Sampai sekarang juga tidak berani menemui warga lokalisasi. Seharusnya, sebagai negara merdeka pemerintah memberikan lapangan pekerjaan bukan malah menutup,” terika salah satu warga.

Front Pekerja Lokalisasi (FPL) mempertanyakan apa maksud pemasangan plakat tersebut, karena pihaknya dan seluruh warga yang menolak penutupan lokalisasi masih tetap pada pendirian.

“Semua yang dikatakan Pemkot semuanya abal-abal (tidak benar). Sampai sekarang warga tetap menolak. Deklarasi dan kompensasi itu warga rekayasa,” katanya.

Terpisah, Irvan Widyanto Kasatpol-PP kota Surabaya merasa tidak ada masalah jika ada sikap penolakan dari warga yang masih kontra dengan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, karena hal itu memang sudah dirediksi sebelumnya.

“kami tidak ada masalah, yang penting dalam penolakan itu tidak terjadi sesuatu yang berakibat kepada warga dan anggota kami, karena dalam penegakan Perda kami tetap mengedepankan sikap persuasive dan humanis,” jawab Irvan via ponselnya.

Sebagai aparat penegak Perda kota Surabaya, Irvan juga mengatakan bahwa pihaknya tetap akan menjalankan tugas sebagaimana mestinya, meski dalam pelaksanaannya mendapati berbagi tantangan di lapangan.

“pemasangan plakat tetap akan kami laksanakan, namun waktunya belum bisa kami tentukan karena kami harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk menghindari potensi konflik horizontal,” tambahnya.

Sementara Tri Rismaharini Walikota Surabaya saat ditanya soal perlawanan warga terhadap pemasangan plakat “kawasan Bebas Prostitusi” yang dilakukan petugas Satpol-PP kota Surabaya mengatakan jika hal itu akan tetap dilaksanakan.

“menolak ya silahkan saja, tetapi papan itu kan kami pasang di jalan kita sendiri, bukan di halaman rumah mereka, jadi mereka sebetulnya ngak punya hak untuk menolak,” terangnya.

Masih Risma, dikatakan bahwa pemkot Surabaya akan tetap melaksanakan pemasangan plakat karena sudah menjadi program yang baku, apapun resikonya.

“kami tetap akan pasangan plakat itu, namun caranya kami tidak bisa mapikan saat ini, karena masalah itu dampaknya sangat luar biasa, saya tidak akan menghancurkan generasi, untuk itu program ini tetap akan kami lanjutkan papaun resikonya,” ucap Risma sesaat sebelum memasuki ruang rapat Paripurna di DPRD Surabaya. (q cox)

Reply