SURABAYA (Suarapubliknews) – Komisi B DPRD Surabaya yang membidangi perekonomian kembali menggelar rapat evaluasi dan monitoring dengan beberapa stakeholder, yang salah satunya adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Kamis (19/12/2024)
Agung Prasodjo anggota Komisi B DPRD Surabaya dari fraksi Golkar menerangkan bahwa pihaknya sedang menyoroti soal pendapatan dari sektor retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang selama ini dikelola oleh Dishub.
Menurutnya, hasil dan target yang disampaikan pada hari ini secara prinsip tidak ada perubahan yang signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya, padahal situasi dan kondisi jalan di Kota Surabaya telah banyak berubah. Demikian juga dengan jumlah kendaraannya.
“Dari target dari TAPD Pemkot adalah 59 Miliar ternyata hanya bisa tercapai 25 Miliar, yang angka ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya ini angka aman. Padahal kalau dihitung secara matematis, harusnya ada penambahan,” terangnya kepada sejumlah awak media usai rapat berlangsung.
Sebagai contoh, kata Agung, jumlah penduduk Kota Surabaya sudah menyentuh angka 3 Juta. Kalau pagi sampai sore Surabaya bisa mencapai 6 Juta orang, karena banyak juga yang datang dari daerah sekitar Surabaya. Kalau diambil 10% saja pemilik kendaraan maka ketemu 600 Ribu kendaraan roda 2 yang beroperasi di Surabaya, belum yang jenis mobil dll.
“Itu kalau hanya berdasarkan data penduduk, padahal jika siang hari bisa mencapai lebih dari 6 Juta orang yang beraktifitas di Kota Surabaya, karena banyak yang datang dari beberapa wilayah penyangga seperti Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto serta Bangkalan, untuk keperluan bekerja,” tandasnya.
Atas dasar inilah, Agung mengatakan jika sumber daya manusia (SDM ) Dishub Kota Surabaya yang membidangi retribusi parkir jalan umum belum menunjukkan kinerja yang maksimal, sebagaimana yang diharapkan, sehingga belum bisa meminimalisir kebocoran.
“Teman-teman (bidang retribusi parkir TJU Dishub-red) ini belum ‘fight’ dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan di lapangan masih menunggu laporan dari petugas atau jukirnya. Harusnya mereka ini sudah membuat sistem yang baru,” harapnya.
Menurutnya, satuan kerjanya Dishub harus mulai proaktif untuk mendatangi lokasi parkir secara periodik, karena jika bicara parkir kendaraan itu sifatnya insidentil atau secara waktu hanya temporary.
“Kalau satu titik dalam satu hari setorannya ke dishub hanya 100 ribu, itu kan hanya untuk 20 mobil dan beberapa jam, padahal dalam satu hari bisa beberapa kali kendaraan yang parkir. Jadi di lapangan itu sangat bocor, maka yang harus diubah adalah sistem dan sdm nya, terutama yang dilapangan. Jangan males gerak (mager),” tegasnya.
Diakhir paparannya, Agung dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya akan terus memelototi pendapatan dari sektor retribusi parkir jalan umum di tahun 2025, karena saat ini masih paroduk lama artinya timbang terima kita di Komisi B yang baru untuk bulan Agustus ke Desember.
“Maka saya ingatkan bahwa untuk tahun depan (2025) akan kita pelototi terus dan kita lecut,” pungkasnya.
Merespon hasil evaluasi Komisi B DPRD Surabaya, Trisno Wibowo Sekretaris Dishub Kota Surabaya mengatakan jika pihaknya akan berusaha untuk mengejar target di bulan Desember 2024.
“Target di 31 Desember nanti Capaian target kami 48 persen atau sekira 49 Miliar. Jadi ada beberapa retribusi parkir kami yang belum sesuai target yang salah satunya adalah retribusi parkir TJU,” jawabnya saat di konfirmasi sejumlah awak media.
Namun dengan beberapa arahan dan masukan dari Komisi B, kata Trisno Wibowo, pihaknya akan berusaha unutk mengejar capaian sesuai target yakni diploting target 102 Miliar untuk tahun 2025.
“Komisi B mendorong kami agar meningkatkan kinerja pengawasan, kemudian diminta untuk mendahulukan jenis roda empat dengan sisitem tiping seperti di Tol. Selanjutnya juga soal penataan area parkir roda dua di sekitar RS Soewandhi,” tuturnya. (q cox)
