SURABAYA (Suarapubliknews) – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 resmi dibuka di Grand City Convention Hall Lantai 3, Surabaya, Kamis (7/5/2025). Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri”, agenda nasional ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi pembangunan berkelanjutan.
Pembukaan Munas VII APEKSI 2025 ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional tambora oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, bersama Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. Hadir pula, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan APEKSI Eri Cahyadi menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan Munas VII di Kota Surabaya. Baginya, APEKSI adalah rumah seluruh kota yang ada di Indonesia. “Maka ketika ada yang mengatakan rumahku adalah surgaku, maka APEKSI ini harus kita jadikan surga seluruh wali kota yang ada Indonesia,” ujar Wali Kota Eri.
Menurutnya, semangat kebersamaan dalam APEKSI, harus menjadi landasan utama dalam mendorong pemerataan pembangunan antar kota. Nah, ketika APEKSI menjadi rumah bagi seluruh kota, maka tidak ada yang lebih baik di antara yang lainnya.
“Selalu saya katakan APEKSI ini gagal ketika ada kota yang terlalu maju, tapi ada kota yang tertinggal karena kota yang maju tadi. Tapi bagaimana kita menjadi keluarga, ketika kita satukan semuanya menjadi satu kekuatan, yang akhirnya tidak ada kesenjangan yang jauh antara satu kota dengan kota yang lainnya,” tutur Cak Eri sapaan lekat Wali Kota Surabaya.
Karena itu, Cak Eri menegaskan pentingnya kolaborasi antar wali kota, bukan saling berkompetisi, demi mewujudkan pemerintahan yang selaras dengan visi nasional. Untuk itu, ia memandang bahwa saat ini adalah waktunya bagi seluruh wali kota bergandengan tangan menguatkan satu dengan yang lainnya. “Jadi bukan siapa yang terbaik, bukan mengatakan siapa yang paling harus jadi nomor satu, karena APEKSI ini menjadi satu kekuatan kebersamaan,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Cak Eri juga menekankan pentingnya penyelarasan antara visi dan misi kota dengan visi misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Karenanya, salah satu tujuan utama dari Munas VII APEKSI 2025 adalah bagaimana menyelaraskan program antara pemerintah kota dengan pusat.
“Acara APEKSI ini adalah menyelaraskan, setiap wali kota memiliki visi dan misi, maka visi dan misi kita harus sama dengan visi misi Bapak Presiden. Kita memiliki RPJMD, maka RPJMD kita itu adalah RPJMD yang terus menguatkan visi misi presiden yang dituangkan dalam RPJMN,” jelasnya.
Ia mencontohkan program prioritas nasional seperti penanganan stunting yang harus dijalankan secara konkret oleh para kepala daerah.
“Contoh, kalau Pak Presiden berbicara stunting, maka visi misi kita juga akan berbicara stunting. Siapa yang bekerja di dalam daerah? Ya kota-kota. Yang pasti Pak Wali Kota dan Ibu Wali kota. Maka di sini akan ada garis tegak lurus antara APEKSI dengan pemerintah pusat, maka insyaallah kemiskinan, stunting akan hilang ketika kita memiliki kebersamaan. Maka inilah yang menjadi satu kekuatan APEKSI,” tegasnya.
Cak Eri juga menyebutkan bahwa perjuangan mewujudkan visi bersama ini menjadi sebuah kewajiban moral dan tanggung jawab bersama. “Maka hari ini hukumnya fardhu ain, kita berjuang menjalankan semua yang menjadi visi-misi kita yang insyaallah pasti sama dengan visi misi presiden,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai bahwa penyelenggaraan Munas VII APEKSI 2025 menjadi ruang sinkronisasi antara program daerah dan pusat.
“Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat. Banyak gagasan atau praktik-praktik baik teman-teman wali kota yang sudah nyambung dengan program-program pusat, kesehatan, pendidikan dan lainnya,” ujar Bima Arya.
Pada sisi lain, Wamendagri juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang justru bisa memperkuat keuangan daerah. Menurut dia, apabila efisiensi dilakukan dengan benar, maka justru akan memperkuat kapasitas fiskal. “Tadi sudah saya sampaikan data-data kita itu ada penghematan triliunan dari efisiensi untuk kemudian dialokasikan ke pendidikan, kesehatan dan ke infrastruktur. Jadi akan memperkuat kapasitas fiskal,” katanya.
Oleh sebabnya, Bima Arya menggarisbawahi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah melakukan pembinaan dan sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah. “Karena kami melakukan proses sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Nah, di forum-forum ini APEKSI menjadi jembatan untuk melakukan sinkronisasi tadi,” imbuhnya.
Di waktu yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Menurutnya, wali kota adalah mitra strategis pemerintah provinsi.
“Ini sebabnya berbagai kebijakan yang diambil oleh Gubernur prinsip kami adalah kolaboratif, bukan instruktif terhadap bupati dan wali kota. Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif untuk kemudian mendorong,” kata Emil.
Emil juga mengapresiasi semangat APEKSI yang tidak hanya menyalurkan aspirasi, namun juga menjadi ruang mencari solusi bersama. “Saya senang tadi dikatakan oleh Pak Ketua Dewan APEKSI, APEKSI bukan tempat berkeluh kesah. Meskipun juga menjadi corong penyaluran aspirasi, tapi bukan untuk kemudian melempar masalah, tapi merumuskan solusi bersama-sama,” imbuhnya.
Karenanya, pihaknya berharap Munas VII APEKSI menjadi ajang produktif untuk mendorong cita-cita besar bangsa. Lebih dari itu, ia juga mendorong Munas APEKSI menjadi forum yang produktif dan menguatkan sinergi antara wali kota, bupati dan gubernurnya.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (q cox)
