SURABAYA (Suarapubliknews) – Perbedaan data stunting antara Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sorotan Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Surabaya, yang menilai soal minimnya keterbukaan data menjadi penghambat serius dalam menyelesaikan masalah strategis seperti kemiskinan dan stunting.
Menurut Arif Fathoni, masalah utama dalam sistem pemerintahan saat ini adalah ego sektoral antar institusi, termasuk dalam hal keterbukaan dan integrasi data antar lembaga.
“Problem utama sistem pemerintahan kita adalah masih adanya ego sektoral antar institusi pemerintahan. Termasuk salah satunya adalah data dari BPS yang tidak pernah diberikan secara gamblang kepada pemerintah daerah,” ungkap politisi yang akrab disapa Toni tersebut, Sabtu (10/5/2025).
Toni, mengatakan, bahwa data BPS seharusnya menjadi acuan utama dalam merancang dan menjalankan kebijakan pembangunan. Baik itu yang bersumber dari pemerintah pusat maupun inisiatif daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Data BPS itu adalah data primer. Jika pemerintah kota tidak memiliki akses penuh terhadapnya, maka berbagai program pembangunan akan sulit dievaluasi secara objektif dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Ia mencontohkan dalam kasus stunting, data yang dimiliki Pemkot Surabaya kerap berbeda dengan hasil survei BPS. Hal ini menurutnya sangat menghambat langkah konkret dalam menangani permasalahan gizi kronis yang memengaruhi perkembangan anak tersebut.
“Kalau data utamanya tidak sinkron, maka pasti penanganannya berbeda pula. Pemerintah kota bisa jadi mengklaim satu capaian, tapi BPS mengungkap hal yang berbeda. Ini tentu menimbulkan kebingungan publik,” tegasnya.
Pernyataan Toni ini ternyata sejalan dengan keluhan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Convention Hall Grand City Surabaya.
Dalam forum tersebut, Eri menegaskan pentingnya sistem satu data yang terintegrasi antara pemerintah kota dan pusat untuk menangani persoalan seperti kemiskinan dan stunting.
“Kalau data kami berbeda dengan BPS, bagaimana kami bisa melakukan intervensi secara tepat? Sekarang alhamdulillah sudah ada pembicaraan antara Kemendagri dan BPS agar data bisa diberikan by name by address,” ujar Eri.
Eri menekankan, sistem data terintegrasi akan membuat pemerintah kota bisa mengambil tindakan langsung dan tidak hanya menunggu instruksi pusat.
“Ketika data sudah lengkap, intervensi bisa dilakukan langsung ke keluarga miskin atau anak-anak yang terindikasi stunting. Jadi tidak hanya sekadar angka di atas kertas,” tegasnya.
Baik Toni maupun Eri sepakat bahwa koordinasi antar institusi harus diperkuat demi tujuan bersama: mensejahterakan rakyat Indonesia. Toni menegaskan bahwa seluruh institusi harus menanggalkan ego sektoral dan mulai membangun sinergi data yang kokoh.
“Karena tujuan kita sama: mengabdi kepada bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat. Maka sudah saatnya semua pihak duduk bersama, terbuka, dan berbagi data demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (q cox, Fred)
