SURABAYA (Suarapubliknews) – Komisi D DPRD Surabaya menggelar audiensi atas permintaan Badan Otonom Muhamadiyah Pimpinan Daerah (PD) AISYIYAH Surabaya, Kamis (28/8/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, tersebut menghadirkan jajaran pimpinan Aisyiyah, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Sosial (Dinsos), dan DP3PPKB.
Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka antara organisasi perempuan Muhammadiyah itu dengan pemangku kebijakan, untuk merumuskan kolaborasi dalam menangani berbagai isu pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial di Surabaya.
Sekretaris PD Aisyiyah Surabaya, dr. Sofifah, menegaskan bahwa Aisyiyah siap bersinergi dengan program-program pemerintah kota. Ia menyebutkan beberapa sektor yang sudah berjalan di internal Aisyiyah, mulai dari pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, hingga isu kesehatan masyarakat.
“Kami memiliki sekolah-sekolah TK, dan nanti akan ada program parenting yang bisa dikolaborasikan dengan Pemkot Surabaya. Di bidang kesehatan, kami fokus pada pemberantasan TBC, pencegahan stunting, hingga pencegahan pernikahan dini,” jelasnya.
Tak hanya itu, Aisyiyah juga ingin memperluas kerjasama dengan Dinas Sosial, khususnya terkait penanganan anak-anak di panti asuhan serta lansia yang membutuhkan pendampingan. Ia menegaskan bahwa selama ini program Aisyiyah sudah berjalan melalui swadaya dan penggalangan dana internal, namun agar berkelanjutan diperlukan dukungan pemerintah.
“Kami punya SDM, tapi terbatas di dana. Karena itu kami berharap kerjasama ini bisa terwujud dalam bentuk MoU yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Dinsos Surabaya, Arif S., menyampaikan apresiasi atas kiprah Aisyiyah. Ia menegaskan bahwa dua panti asuhan Aisyiyah di Kebonsari Baru dan Baratajaya sudah terakreditasi A, sementara lainnya masih dalam proses. Dinsos, kata dia, juga telah memfasilitasi bantuan beasiswa program Pemuda Tangguh bagi anak-anak di LKS Aisyiyah.
“Kami berterima kasih karena Aisyiyah membantu pemerintah kota dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya anak yatim dan lansia. Sinergi ini penting agar pelayanan kesejahteraan sesuai standar pemerintah,” ujarnya.
Anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar’ah, juga menekankan pentingnya MoU antara Aisyiyah dan Pemkot. Menurutnya, banyak program Aisyiyah yang sejalan dengan dinas terkait, khususnya di bidang kesehatan dan pemberdayaan perempuan.
Ia mencontohkan pengalaman Aisyiyah dalam program TB Care yang melibatkan kader-kader PMO (Pendamping Minum Obat). “Surabaya ini tidak bisa dibangun sendirian, perlu kolaborasi semua pihak. Dengan MoU, sinergi Aisyiyah dan Pemkot bisa lebih berkelanjutan dan tidak berhenti hanya di audiensi,” ujarnya.
Senada, Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyusunan MoU resmi dengan Wali Kota Surabaya, yang dilampiri program kerja Aisyiyah. Menurutnya, hal itu penting agar kerjasama tidak hanya seremonial, tetapi juga terikat pada payung hukum yang jelas.
“Yang terpenting, MoU ini bukan soal hibah dana, tetapi sinergi program. Dengan begitu, pembangunan Surabaya yang humanis, maju, dan berkelanjutan bisa lebih cepat tercapai,” tegasnya.
Audiensi yang berlangsung hampir tiga jam itu ditutup dengan optimisme bersama. Semua pihak sepakat bahwa keberadaan Aisyiyah, dengan akar sosial yang kuat di masyarakat, dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjawab persoalan kota. Dari isu kesehatan hingga pendidikan anak, dari panti asuhan hingga pemberdayaan perempuan, sinergi tersebut diyakini mampu memberi manfaat langsung bagi warga Surabaya. (q cox, Fred)
