SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Sidang Wali Kota pada Selasa (2/12/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan Rancangan Anggaran PAUD Tahun 2026 dengan kebijakan nasional yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Rakor tersebut menjadi ruang penting untuk memantapkan tiga fokus kebijakan utama di tingkat daerah, mulai dari penguatan karakter anak usia dini melalui program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, implementasi Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun prasekolah, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD.
Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, menegaskan komitmennya dalam memastikan data di lapangan tervalidasi secara akurat. Ia menjelaskan bahwa terdapat dinamika data antara Pemkot dan pemerintah pusat mengenai pemerataan akses sekolah dan jumlah populasi anak usia dini, termasuk identifikasi wilayah yang kekurangan fasilitas sekolah.
“Langkah awal yang akan kami lakukan adalah menyelaraskan data secara komprehensif. Ini penting agar intervensi yang diberikan tepat sasaran, baik untuk anak yang belum bersekolah, yang berpindah domisili, maupun yang memiliki kondisi khusus,” jelas Bunda Rini.
Sebagai tindak lanjut dari pemetaan tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan langkah konkret berupa pemberian beasiswa bagi anak-anak yang belum mengenyam pendidikan untuk mengikuti program satu tahun prasekolah pada 2026. Kebijakan ini memastikan seluruh anak mendapatkan hak dasar pendidikan sejak usia dini.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam prioritas anggaran PAUD 2026. Salah satu terobosan penting adalah rencana pembangunan tiga PAUD negeri baru yang diarahkan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan dan memiliki jumlah calon siswa memadai tanpa mengganggu keberlangsungan sekolah swasta yang sudah ada.
“Tiga sekolah negeri ini, yang akan difokuskan pada lima wilayah prioritas, diharapkan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” tambahnya.
Dalam kerangka program PAUD holistik integratif, Bunda Rini menekankan bahwa program tahun 2025 masih relevan dan perlu diperluas kolaborasinya pada tahun 2026. Saat ini, program PAUD Surabaya telah melibatkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ke depan, sinergi akan diperluas bersama perguruan tinggi, khususnya fakultas pendidikan PAUD dan psikologi.
“Kolaborasi saat ini memang banyak dengan UNESA, namun tahun depan kita akan memperluas kerja sama dengan universitas lainnya. Inovasi juga menyasar peningkatan kompetensi guru melalui program seperti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kekuatan utama program PAUD Surabaya terletak pada kerja kolaboratif. Karena itu, masukan dari Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi garda depan implementasi program akan diintegrasikan dalam penyusunan agenda tahun 2026.
“Pada tanggal 9 Desember 2025 mendatang, kami akan menyatukan semua usulan dan masukan dari OPD, serta secara aktif mengumpulkan masukan dari mitra organisasi dan Bunda PAUD tingkat Kecamatan serta Kelurahan. Semua usulan ini akan menjadi penguat rencana kerja di tahun 2026, memastikan program yang disusun benar-benar relevan, efektif, dan dijalankan secara kolaboratif,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur PAUD Kemendikbud RI, Nia Nurhasanah, yang hadir secara daring, menegaskan pentingnya rakor tersebut. Menurutnya, penyelarasan program di akhir tahun merupakan momen strategis untuk mengevaluasi capaian 2025 dan merencanakan langkah optimal di tahun berikutnya.
Nia juga menekankan peran sentral Bunda PAUD dalam memastikan layanan PAUD yang bersifat holistik, meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, serta pengasuhan anak.
“Kegiatan ini sangat strategis. Ini adalah momentum refleksi dan perencanaan untuk memastikan langkah tahun 2026 semakin terarah,” tandasnya. (q cox)
