SURABAYA (Suarapubliknews) – Ratusan massa yang tergabung dalam Paguyuban Jagal dan Pedagang Daging Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan tegas terhadap rencana relokasi RPH Pegirian ke lokasi baru di kawasan Oso Wilangun. Sejak pagi, massa berdatangan dengan membawa spanduk berisi tuntutan serta tiga ekor sapi hidup sebagai simbol protes.
Situasi sempat memanas ketika para demonstran memaksa membawa sapi-sapi tersebut masuk ke halaman kantor DPRD Surabaya. Kehadiran hewan ternak di area perkantoran menarik perhatian warga dan membuat suasana sempat riuh, meski tetap berada dalam pengawasan aparat keamanan.
Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Surabaya. Mereka menilai DPRD gagal menjalankan peran sebagai wakil rakyat yang seharusnya membela kepentingan para jagal dan pedagang daging yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup di RPH Pegirian.
“Kami datang ke sini karena kecewa. Seharusnya DPRD membantu dan memfasilitasi rakyat Surabaya, bukan justru terkesan bersama-sama mengusir kami dari RPH Pegirian,” teriak seorang orator dari atas mobil komando.
Ia juga mengingatkan bahwa anggota dewan dipilih oleh suara rakyat dan wajib memperjuangkan aspirasi mereka.
Massa bahkan mengancam akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka menegaskan penolakan relokasi bukan sekadar soal tempat, melainkan menyangkut keberlangsungan mata pencaharian yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Bahkan sebelum kalian lahir, kami sudah ada di RPH Pegirian,” ujar orator tersebut dengan nada tinggi.
Aksi massa ditemui oleh Pimpinan DPRD Surabaya, Arif Fathoni, dan digelar dialog interaktif dengan beberapa perwakilan demonstrasi Mitra Jagal RPH Pegirian di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya.
Arif Fathoni mengungkapkan, dirinya sempat diminta untuk menandatangani aspirasi para demonstran, namun sebelum itu, pihaknya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah tuntutan tersebut bersifat final atau masih membuka ruang dialog.
Menurut dia, DPRD sebagai pelayan rakyat harus memiliki semangat yang sejalan dengan apa yang diperjuangkan masyarakat.
“Tadi saya diminta untuk menandatangani aspirasi mereka. Karena kami ini pelayan rakyat, apapun yang diperjuangkan oleh rakyat kita harus memiliki nafas yang sama dengan apa yang mereka kehendaki. Tetapi tadi kan kami bertanya, ini sudah final atau masih terbuka ruang dialog,” kata Arif Fathoni.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan relokasi RPH harus ditempuh melalui dialog. DPRD Surabaya siap memfasilitasi ruang komunikasi agar tercapai titik temu yang dapat diterima semua pihak.
Tony-sapaan akrab Arif Fathoni, menilai bahwa hubungan antara RPH dan mitra jagal merupakan ekosistem yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan.
“Agama mengajarkan setiap problematika itu diselesaikan dengan ruang dialog. Mudah-mudahan dengan ruang dialog yang akan kami fasilitasi tadi tercipta titik tengah yang happy ending-nya bagi semua. Karena bagaimanapun antara RPH dan mitra jagal ini ekosistem yang simbolis mutualisme, tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Sementara Koordinator Jagal RPH dan Pedagang Daging se-Kota Surabaya, Abdullah Mansur, menyampaikan, bahwa aksi demo diinisiasi oleh para jagal dan pedagang daging sapi se-Surabaya.
Ia menegaskan, tuntutan utama massa adalah pembatalan rencana pemindahan RPH Pegirian ke Tambak Oso Wilangon.
“Kami menuntut Wali Kota Surabaya untuk membatalkan rencana pemindahan RPH Pegirian ke Tambak Oso Wilangon, serta mencabut surat edaran tentang pendaftaran para jagal Pegirian untuk dipindahkan ke Tambak Osowilangun,” kata Abdullah.
Abdullah menegaskan, hingga kini belum ada tanggapan konkret dari Pemerintah Kota Surabaya. oleh karenanya ia menyatakan, bahwa aksi penolakan akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dipenuhi, termasuk rencana aksi lanjutan dalam skala yang lebih besar.
“Kami akan terus melakukan aksi, sebulan, dua bulan, bahkan satu tahun pun kami akan lakukan, sebagai alarm bagi pemerintah kota, Gubernur Jawa Timur, hingga Presiden Prabowo Subianto terkait stabilitas ekonomi,” pungkasnya. (q cox)
