SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron, menilai jika beberapa proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak melibatkan legislatif dalam pembahasannya.
Menurut dia, sistem yang transparan itu terlihat dari ada dan tidaknya pembahasan terlebih dahulu atau urun rembuk ke dewan, jika Pemkot merencanakan proyek pembangunan kota maupun objek wisata.
“Bukan hanya komunikasi kepada anggota dewan, tapi juga komunikasi kepada warga dalam hal ini sosialisasi kepada warga atau wilayahnya yang akan terkena pembangunan kota. Ini tidak pernah dilakukan Risma.” Ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (27/08/2018).
Di mencontohkan, salahsatu proyek yang belum pernah dikomunikasikan dengan dewan yakni kereta gantung di objek wisata Kenjeran Park, Pemkot Surabaya. “Anggaran ini harus transparan, baik dewan maupun masyarakat harus tahu betul terhadap anggaran pembangunan,” kritiknya.
Lebih lanjut politisi PPP Kota Surabaya tersebut mengatakan, proyek kereta gantung memang sangat bagus untuk pengembangan kawasan pesisir Surabaya, namun sebelum dilakukan harus ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, lanjut dia, pembangunan yang tidak pernah dikomunikasikan ke dewan misalnya, tembok Pantai Kenjeran yang dinilai sangat ceroboh sehingga tidak banyak berarti bagi masyarakat sekitar pesisir.
“Jika main asal bangun, apakah betul pemerintahan seperti ini setiap pembangunan tanpa sosialiasi, ini kan tidak bener,” protes Buchori.
Buchori mengingatkan, jika ada rencana membangun kota baik itu infrastruktur, objek wisata, building, taman kota, seharusnya ada komunikasi dahulu dengan anggota dewan, jangan main bangun-bangun saja tanpa ada komunikasi.
“Saya tidak bisa menjelaskan proyek mana saja yang tidak transparan dan minim sosialisasi, namun sebaiknya komunikasi dengan dewan sangat lebih baik dalam suatu perencanaan pembangunan.” pungkasnya. (q cox)
