BANJARBARU (Suarapubliknews) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tahun anggaran 2018 langsung diserahkan oleh Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Selatan, pada Kamis (22/3) di Banjarbaru
Kegiatan ini merupakan tahap I yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, dan kemudian akan kembali dilaksanakan penyerahan LKPD tahap ke II kepada 4 Kabupaten.
Adapun Kabupaten/Kota yang menyerahkan LKPD tahap I yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tanah Laut, Tabalong dan Kotabaru.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Tomanda Syaifullah menyampaikan dalam sambutannya bahwa LKPD yang diterima hari ini, akan diperiksa hingga paling lambat 60 hari dari tanggal diserahkan.
Selanjutnya di akhir bulan Mei nanti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut akan diserahkan kepada DPRD Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Tujuan dilaksanakannya penyerahan LKPD ini adalah untuk memberikan opini atau pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan 4 kriteria.
“Pertama yaitu kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), lalu kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dan Efektivitas sistem pengendalian intern,” ungkap Tomanda Syaifullah dalam sambutannya.
Sekretaris Daerah Kab.Tanbu H. Rooswandi Salem yang turut berhadir dalam kesempatan itu mengatakan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab Tanbu 2018 ini adalah agar kualitas laporan yang disampaikan mengalami peningkatan secara positif.
“Kita sudah tidak fokus mengejar Opini WTP, tetapi Opini WTP adalah sebuah kewajiban dan kebutuhan daerah dalam tata kelola birokrasi yang akuntable,” ungkapnya. (q cox, imran)
