SURABAYA (Suarapubliknews) – Ibnu Shobir anggota Komisi D DPRD Surabaya mendesak Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan data dan sistem PPDB yang saat ini sedang diterapkan. Dan jika ternyata telah melakukan kesalahan, maka wajib meminta maaf kepada masyarakat Surabaya.
Desakan ini disampaikan karena Ibnu merasa jika data dan sistem yang digunakan sebagai acuan untuk PPDB Dispendik Kota Surabaya terkait jalur mitra warga yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terjadi kelemahan.
“Terbukti dengan anak saya sendiri. Bagaimana bisa masuk dalam daftar jalur mitra warga, sementara kami tidak pernah merasa mendaftar sebagai MBR yang memilih jalur itu. Maka data dan sistem yang sedang diterapkan harus segera diperbaiki,” ucap Ibnu kepada media ini. Jumat (14/06/2019)
Atas nama Fraksi PKS DPRD Surabaya, Ibnu mengatakan jika pihaknya sangat menyesalkan kejadian ini, dan berharap agar Pemkot Surabaya (Dispendik) tanggap dan merespon baik dengan cara melakukan perbaikan segera.
“Karena jika tidak, penetapan siswa jalur mitra warga ini berpotensi terjadinya maladministrasi. Karena yang harusnya berhak tidak mendapatkan, sebaliknya yang tidak berhak justru mendapatkan layanan itu,” tandasnya.
Menurut Ibnu, kepercayaan masyarakat akan turun (dis·trust) dengan data dan sistem yang diterapkan Pemkot, karena menurutnya merugikan masyarakat. Maka dirinya mengimbau kepada Dispendik Surabaya atau Pemkot untuk meminta maaf jika faktanya kesalahan.
“Jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka menjadi kewajiban Pemkot untuk meminta maaf,” pintanya.
Ibnu mengatakan jika data MBR untuk PPDB itu harusnya dilakukan cross check juga di lapangan sebelumnya dan dilakukan pemutakhiran setiap saat.
“Karena kondisi ekonomi warga itu bisa berubah setiap waktu. Artinya, yang sebelumnya terdaftar sebagai MBR, belum tentu saat ini keadaannya sama. Inilah fungsi cross check di lapangan itu,” tutupnya. (q cox)
