SURABAYA (Suarapubliknews) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (20/6/2019) berencana memeriksa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Orang nomor satu di Surabaya itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, dalam menangani kasus korupsi yang mencapai triliunan rupiah ini, pihaknya telah memeriksa 15 hingga 20 saksi. Mereka terdiri dari pejabat di Pemkot Surabaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan juga sejumlah petinggi di YKP dan PT YEKAPE.
“Selain wali kota Surabaya, pada hari Kamis besok kami juga akan periksa Ketua DPRD Kota Surabaya (Armuji),” katanya, Selasa (18/6/2019).
Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Surabaya, M Fikser mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima surat panggilan untuk Risma terkait pemeriksaan kasus YKP dan PT YEKAPE. Namun pihaknya memastikan, wali kota Surabaya akan sedapat mungkin menghadiri pemanggilan tersebut.
“Besok bu Risma akan berangkat ke Palu. Mungkin Kamis baru kembali ke Surabaya. Saya tidak tahu tiketnya jam berapa. Coba akan saya komunikasikan ke bagian umum,” katanya.
Fikser menambahkan, pemanggilan terhadap Risma ini dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor. Artinya, Risma, dalam kapasitasnya sebagai wali kota Surabaya, melapor ke Kejati Jatim atas adanya dugaan tindak pidana korupsi di YKP dan PT YEKAPE.
“Kemungkinan, kalau nanti memenuhi pemanggilan untuk pemeriksaan di Kejati Jatim, beliau (Risma) akan didampingi biro hukum,” ujarnya.
Diketahui, pada 2011 lalu, DPRD Kota Surabaya membentuk panitia khusus (pansus) hak angket penyelamatan aset YKP Surabaya. Hasilnya, pansus menemukan beberapa bukti penyimpangan aset YKP.
Diantaranya, kronologi perubahan YKP menjadi PT YEKAPE. Yakni, Pada 6 Agustus 2001, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru Nomor 16/2001 tentang Yayasan. Intinya, semua daerah kota/kabupaten atau provinsi tidak boleh memiliki yayasan.
Dengan dasar ini, YKP milik Pemkot Surabaya harus ditiadakan. Karena di dalam UU ini semua daerah diminta menyesuaikannya, sesuai dengan anggaran dasar berdasar UU tersebut.
Jika tidak dilakukan, maka pengadilan bisa membubarkan YKP. Menyikapi keluarnya UU tersebut, pimpinan YKP lantas mengubah YKP menjadi PT YEKAPE. Dalam perubahan status dan nama lembaga tersebut aset pemkot yang melekat di YKP tidak dikembalikan ke Pemkot.
Dengan dibentuknya PT YEKAPE, jika ada warga yang menabung ke YKP untuk mendapat unit rumah, ordernya dilimpahkan ke PT YEKAPE. Pada perjalanannya, pasca dibentuknya PT YEKAPE keberadaan YKP semakin tidak diakui. Seakan-akan YKP yang dulu mengelola aset Pemkot Surabaya sudah menjelma menjadi PT YEKAPE. (q cox)
