SURABAYA (Suarapubliknews) – Hukuman tambahan berupa kebiri kimia untuk terpidana kasus pemerkosaan asal Mojokerto mengundang pro dan kontra. Untuk memberikan wacana komprehensif kepada publik tentang isu tersebut, Komunitas Jurnalis Pengadilan dan Kejaksaan (KOMPAK) Surabaya menggelar diskusi publik Rabu (28/8/2019).
Dalam acara yang digelar di Gedung Empire Palace Surabaya pukul 15.00 WIB itu, dihadirkan sejumlah pihak yang berkepentingan seperti kejaksaan, pengadilan tinggi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kepolisian, kuasa hukum terpidana, komisi perlindungan anak, dan kelompok advokat.
“Tidak ketinggalan, kelompok ormas agama seperti NU dan Muhammadiyah serta dari perwakilan gereja juga diundang untuk memberikan persepsi agama tentang hukuman kebiri,” kata Ketua Umum KOMPAK, Budi Mulyono, Selasa (27/8/2019).
Melalui diskusi tersebut, KOMPAK sebagau komunitas wartawan ingin mewadahi wacana hukuman kebiri dari berbagai perspektif sudut pandang, dengan harapan menjadi acuan yang positif bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan aturan tentang hukum kebiri.
“Sebagai komunitas yang berisi insan media, kami memiliki tanjung jawab moral untuk mewadahi wacana yang konstruktif untuk kemajuan bangsa Indonesia melalui acara besok,” terangnya.
Muh Aris (20), pemuda asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, harus menjalani hukuman kebirikimia setelah terbukti melakukan perkosaan terhadap 9 anak.
Berdasarkan putusan pengadilan, terpidana kasus pelecehan dan kekerasan anak itu juga harus mendekam di penjara selama 12 tahun. Selain itu, dia juga dikenakan denda Rp 100 juta, subsider 6 bulan kurungan.
Putusan pidana 12 tahun kurungan dan kebiri kimia terhadap Aris sudah inkrah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.
Vonis hukuman pidana bagi predator anak itu tertuang dalam Putusan PT Surabaya dengan nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019.
Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Saat itu terdakwa divonis bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Putusan majelis hakim terkait perkara yang menjerat Aris, tertuang dalam Putusan PNMojokerto Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019. (q cox)
