SURABAYA (Suarapubliknews) – Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur memprediksikan pertumbuhan ekonomi Jatim bakal menyentuh angka 5,3 persen hingga 5,8 persen di 2020. Prediksi ini naik dibanding tahun ini yang diperkirakan hanya mampu tumbuh 5,2 persen.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jatim, A Difi Johansyah mengatakan masih melambatnya ekonomi Jatim di tahun depan dipicu oleh sejumlah faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.
“Namun sejumlah faktor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim ke depan yakni pembangunan infrastruktur, menggerakkan konsumsi dalam negeri baik belanja rumah tangga maupun pariwisata juga bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru,” katanya pada Rapat tahunan Bank Indonesia..
Jatim juga berpotensi meningkatkan nilai perdagangan antar darah, utamanya produk pangan dan pertanian dengan memanfaatkan 229 klaster pangan yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari klaster padi, cabai, bawang merah, bawang putih, sapi dan lainnya.
“Potensi baru di Jatim lainnya adalah e-commerce, sudah banyak UMKM yang menggunakan e-commerce, serta hal lain yang cukup menonjol adalah Jatim sebagai penghasil devisa bukan hanya dari perusahaan tapi remitansi tenaga kerja Jatim di luar negeri, ini akan memperkuat,” papar Difi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dari 34 provinsi yang mendapatkan Perpres pembangunan ekonomi secara spesifik, Jatim termasuk provinsi yang cukup banyak rencana pengembangannya yakni ada 218 proyek strategis dengan anggaran tercatat Rp292,4 triliun.
“Diantaranya percepatan pembangunan ekonomi di empat kawasan. Ke empat kawasan tersebut adalah kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), kawasan Selingkar Wilis dan kawasan Lintas Selatan,” katanya.
Oleh karena itu, strong partnership dunia usaha dan dunia industri menjadi penting untuk mendukungnya. Dalam hal ini, pembiayaan sebagian besar berasal dari swasta, selanjutnya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), selanjutnya BUMN BUMD dan keempat baru pemerintah.
“Estimasi pemerintah, baik APBN dan APBD membiayai sekitar 14 persen. Kita butuh 86 persen support dari seluruh lini dunia perbankan, para investor. Dan kita ingin menjadikan itu sebagai pintu masuk dari penguatan UMKM kita,” terang Khofifah.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengajak kalangan pelaku industri perbankan di Jawa Timur untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar perekonomian lokal bisa tetap survive di tengah tren perlambatan ekonomi global.
”Meskipun kita tetap optimistis dengan masa depan ekonomi, namun sebenarnya kita juga menghadapi masalah-masalah mendasar dalam bidang ekonomi. Terutama fenomena saat ini, yaitu perlambatan ekonomi global. Maka kuncinya kita semua harus saling bersinergi dan berinovasi,” tegasnya. (q cox, Tama Dinie)
