SURABAYA (Suarapubliknews) – Terusik dengan pemberitaan salah satu media cetak nasional soal penjaringan calon Bacakada di Partai Gerindra Surabaya, KH Ali Azhara atau yang akrab disapa Gus Ali sempat mendatangi panitia penjaringan di ruang Fraksi Gerindra DPRD Surabaya. Senin (23/12/2019)
Ditemui media ini, mantan ketua umum Pengurus Besar PPKN (Pergerakan Penganut Khittah Nahdiyah) ini mengaku jika dirinya merasa dinilai tidak memenuhi syarat (TMS) di pemberitaan tersebut, sehingga perlu menyampaikan kondisi yang sebenarnya.
“Saya merasa telah memenuhi semua persyaratan administrasinya, bagaimana bisa muncul berita seperti itu. Makanya saya datang ke sini untuk menyampaikan kebenarannya,” ucap Gus Ali.
Menanggapi protes ini, Bagiyon selaku Ketua Palaksana Penjaringan Calin Bacakada DPC Gerindra Surabaya mengatakan jika sebenarnya belum ada pengumuman apapun terkait penjaringan, karena masih dalan tahapan verifikasi administrasi.
“Tahapan verifikasi masih sampai tanggal 24 Desember, maka tidak mungkin memberikan pengumuman apapun terkait penjaringan. Lha wong belum selesai,” terang Wakil Sekretaris DPC Gerindra Surabaya ini.
Namun demikian, Bagiyon berpendapat bahwa munculnya polemik ini seharusnya dijadikan masukan yang positip bagi jajaran di DPD maupun DPP dalam mengambil keputusan, utamanya terkait rekom yang akan dikeluarkan.
“Tahapan belum selesai saja sudah seperti ini, bagaimana jika nanti DPP mengeluarkan SK terkait rekom Bacawali dan Bacawawali Surabaya yang ternyata namanya tidak ada dalam daftar hasil penjaringan. Tentu kami yang di bawah ini menjadi sasaran komplin,” tuturnya.
Oleh karenanya, Bagiyon berharap DPD dan DPP Partainya bisa peka dengan menganut prinsip bottom up. Bukan Top to Bottom.
“Saya berharap, rekom yang keluar adalah nama nama yang ada dalam daftar hasil penjaringan kami. Karena jika tidak, artinya sejak awal sudah ada jagonya, ya nggak usah dibuka penjaringan, agar tidak mengecewakan siapapun,” harapnya.
Ditanya kenapa Gerindra membuka penjaringan bakal calon untuk Pilkada Surabaya 2029 sebelum mendapatkan koalisi partai yang jelas karena jumlah kursnya tidak memenuhi, Bagiyon mengatakan jika pihaknya hanya melaksanakan perintah DPP.
“Kami ini hanya pelaksana amanah DPP, makanya kami belum membuat pasangan, karena itu menyangkut koalisi. Dan selaku ketua pelaksana, saya berharap agar DPD dan DPP bisa bijak saat mengeluarkan SK rekom nya agar tidak berimplikasi protes dari para calon yang telah mendaftarkan diri,” jawabnya. (q cox)
