SURABAYA (Suarapubliknews) – Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Aset Kekayaan Daerah DPRD Kota Surabaya saat ini menyoroti retribusi bangunan Mall dan hotel yang masih berdiri di lahan milik Pemkot Surabaya.
Pernyataan ini disampaikan Mahfud selaku Ketua Pansus, yang telah meminta data yang berkaitan dengan keberadaan mall maupun hotel ke Dinas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya.
“Di hearing ketiga dengan Pemkot Surabaya, Pansus meminta data-data jumlah mall maupun hotel yang berdiri di lahan Pemkot Surabaya,” ucap Mahfud usai hearing soal Revisi Raperda Retribusi Aset Kekayaan Daerah Kota Surabaya di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (06/01/20).
Menurut politisi PKB ini, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan retribusi dari mall, hotel, dan apartemen yang berdiri di lahan Pemkot.
Pansus juga terlebih dahulu akan melihat sudah berapa lama perjanjian kontraknya dengan Pemkot, dan apakah kontrak tersebut juga berlaku di Perda sebelum di revisi.
“Bagaimana kepatuhan mereka (mall, hotel, dan apartemen) dalam membayar retribusi ke Pemkot Surabaya. Namun karena data yang diberikan Dinas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya belum lengkap, maka pembahasan soal retribusi ini kita tunda Rabu tanggal 08 Januari 2020,” terangnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, bahwa Pansus tidak akan bisa mengontrol soal hasil pendapatan retribusi dari aset kekayaan daerah Kota Surabaya, jika Pemkot Surabaya sendiri tidak lengkap memberikan data-data berapa jumlah mall, hotel, dan restoran yang ada di Surabaya.
“Bagaimana Pansus bisa mengontrol jika Pemkot Surabaya belum memberikan data-data lengkap, padahal kami di dewan sebagai lembaga kontroling dari kinerja eksekutif.” ungkapnya. (q cox)
