SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Rencana Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait penerapan e-parking, zona parkir, parkir progresif, dan parkir voucher pada bulan Desember tahun ini ternyata mendapat respon keras dari Paguyuban Jukir Surabaya (PJS).
Menurut Izul Fikri Sekretaris Paguyuban Jukir Surabaya (PJS), para juru parkir diresahkan oleh pemberitaan di berbagai media soal rencana Dishub Surabaya yang akan memberlakukan sistem parkir yang baru di sejumlah titik.
Oleh karenanya, ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Jukir Surabaya (PJS), menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Surabaya dengan tiga tuntutan. Pertama, Menolak penerapan e-parking, zona parkir, parkir progresif, parkir voucher dan lain lain di kota Surabaya, dan kedua, menuntut dewan untuk membentuk tim khusus pencari fakta soal isu kebocoran PAD dari sektor parkir.
“Namun yang paling mengagetkan adalah kabar dibukanya rekrutmen jukir baru dengan syarat berijazah SMA dan SMK, sementara area parkir tepi jalan umum itu, kami sendiri yang mencari dan mengadakan, bukan diberi Dishub, lantas sekarang mau asal ambil saja, ya tentu ini tindakan yang sangat menyakitkan bagi para jukir yang hidupnya dari situ,” terangnya.
Izul menambahkan, bahwa kondisi seperti saat ini masih kondusif, jika alasannya peningkatan PAD, itu tidak benar, karena kami berani jamin bahwa pendapatannya justru melebihi target. Contoh yang kongkrit adalah pemberlakuan karcis berhadiah, anda bisa gosok semua karcis itu, apa yang tertulis, maaf anda belum beruntung, itu semua dan sudah kami buktikan,”
Yang ketiga, lanjut Izul, kami mendesak dewan untuk tidak mengesahkan Perda tentang parkir tepi jalan umum, jika saat ini masih dilakukan pembahasan, kami mohon untuk dilibatkan. Karena upaya kami untuk terlibat tidak pernah berhasil, minimal kami diundang untuk menjadi pendengar, karena kami yang menjadi pelaku dilapangan.
“Setoran kami ini pasti dan rutin dalam setiap harinya, memang nilainya tergantung titik, tetapi tidak sedikit lokasi parkir yang setorannya mencapai Rp 600-800 ribu per hari,” imbuhnya.
Sementara H M Husnin Yasin, Ketua Umum Paguyuban Jukir Surabaya, mengaku jika pihaknya telah beberapa kali berusaha untuk melakukan komunikasi dengan Dishub melalui pejabat setingkat Kasi, namun selalu gagal.
“Kami sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan Dishub, tetapi kami malah dituding sebagai provokator,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Husnin juga menyindir keras keberadaan anggota dewan yang menurutnya sudah tidak lagi memperhatikan nasib warga Kota Surabaya yang telah memilih dan menjadikannya.
“Dewan yang beberapa kali kami hubungi, selalu dikatakan sibuk atau keluar oleh ajudannya, jangan kami hanya diperhatikan pada saat butuh suara, tetapi setelah terpilih malah mengabaikan keberadaan kami saat pemilihan sedang berlangsung, saya sendiri sampek nggak bisa tidur karena banyak dewan yang datang kerumah untuk minta bantuan dukungan,” keluhnya.
Lanjut Husnin, Katanya jukir dibantu soal pengadaan rompi, jas hujan, senter dan lain lain, faktanya mana, tidak begitu, lantas kemana uang yang selama ini kami setorkan sebagai PAD, hargai keberadaan jukir.
Diakhir paparannya di ruang Komisi A DPRD Surabaya yang diterima oleh Siti Maryam dan Naniek Zulfani, Husnin secara lantang menuding Mazlan Mansyur Ketua Komisi B adalah anggota dewan yang tidak mengerti soal perparkiran.
“Kami semua juru parkir merasa sakit dengan pernyataan Mazlan Mansyur ketua Komisi B di televisi, yang menurut kami tidak mengerti persoalan, harusnya untuk menepatkan seseorang di sutau jabatan itu menganut azas right man on the right place,” pungkasnya. (q cox)
