SIDOARJO (Suarapubliknews) – Rencana proyek pembangunan transportasi publik di Jatim menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat hal ini bersentuhan langsung dengan Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat melakukan rapat dengan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan Jatim mendapatkan sebanyak 218 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai total Rp. 294,4 triliun.
“Pertemuan ini merupakan follow up dari rakor dan roadshow kita dengan Pak Menko Maritim dan Investasi pada kamis lalu. Alhamdulillah kemudian Pak Menhub dengan skuadronnya kesini, kemudian kita melakukan telaah dan pendalaman dari beberapa lampiran Perpres 80 tahun 2019,” katanya.
Beberapa proyek yang dibahas diantaranya adalah pengembangan dermaga di Probolinggo. Dimana sampai saat ini sudah ada tiga calon investor yang telah memaparkan presentasi yang sangat detail, serta menuangkannya dalam buku untuk pengembangan proyek tersebut. Bahkan, salah satunya sudah melakukan exercise dengan kedalaman 30 meter.
“Kita sudah mendapatkan penjelasan detail plannya, sebetulnya desain dari mereka yang presentasi kepada kami, ini adalah desain pelabuhan terbesar di Indonesia dengan kedalaman tertentu serta kelengkapan pelabuhan yang modern,” terang Khofifah.
Selain dermaga Probolinggo, proyek berikutnya yang dibahas adalah konektivitas transportasi publik yang tersambung antara Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila).
Pada awalnya, Khofifah mengusulkan moda transportasi kereta ringan Light rapid transit (LRT) atau Mass Rapid Transit MRT) namun Menhub RI memberikan opsi baru yaitu ART (autonomous rapid transit) serta trolley bus.
“Pada saat rakor yang lalu, Pak Menhub menyampaikan autonomous rapid transit (ART), kemudian tadi beliau menyampaikan lagi opsi bus listrik atau trolley bus. Jadi, ada kombinasi antar moda, mana yang elevated, dan tidak. Pada posisi ini, saya rasa tim dari Jerman yang baru meyelesaikan feasibility study (FS), mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kami mana yang paling feasible,” lanjutnya.
Setelah didapatkan opsi yang paling feasible alias layak, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan proposal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), atau Public Private Partnership (PPP).
Proyek berikutnya, adalah pembangunan konektivitas transportasi dengan moda kereta gantung di titik-titik wisata di Kota Batu. Studi kelayakan alias feasibility study (FS) terkait moda tersebut telah selesai. Kemudian, masyarakat Kota Batu juga telah mengumpulkan dana Rp. 350 miliar untuk mewujudkan moda tersebut.
“Walikota Batu juga sudah siap melakukan ground breaking. Sekarang yang beliau ingin mendapatkan bantuan terkait izin untuk membangun konektivitas ini, apakah dengan moda kereta gantung, atau lainnya. Kemudian, juga mendapatkan support assestmen, seperti faktor safety-nya. Supaya uang masyarakat yang sudah terkumpul ini, mereka bisa melihat sesuatu yang nyata di kota Batu,” papar Khofifah.
Izin dan assesment tersebut sangat penting, sebab pihak Kota Batu telah mendapatkan investor yang siap membangun proyek tersebut. Bahkan, tidak hanya Kota Batu, Walikota Malang pun juga telah mengajukan hal serupa. Sebab, Kota Malang juga ingin membangun konektivitas antar tempat wisata dengan moda kereta gantung. Dua kota tersebut benar-benar mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatannya.
“Jadi kalau di kota Batu bisa dilakukan assesment, kota Malang juga mohon dibantu assesment. Karena ini investornya sudah final kira-kira dengan harga kira-kira sepertiga dari LRT. Jika LRT sekitar Rp. 560-600 miliar per km, kalau ini Rp. 160-an miliar per km. Kami pernah mendapatkan konfirmasi itu sudah sudah final lah kira-kira calon investornya. Begitu penjelasan walikota Batu dan walikota, Malang kepada saya,” jelasnya. (q cox, Tama Dinie)
