SURABAYA (Suarapubliknews) – Menurut Pengamat Media Rossi Rahardjo, munculnya kesan adanya ‘perseteruan’ antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya sangat merugikan rakyat Jatim, khususnya Surabaya.
Sementara, data terakhir yang dirangkum hingga Sabtu, 30 Mei 2020, menyebut Jatim menduduki peringkat 2 nasional jumlah positif Covid-19.
Rossi Rahardjo menyebut semakin tingginya jumlah positif Covid-19 di Surabaya salah satunya disebabkan lambatnya penanganan dari pemerintah. Ini masihMmasih ditambahkditambah dengan komunikasi dan koordinasi yang buruk antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya yang membuat rakyat menjadi korbannya.
“Ada miskomunikasi antara Pemprov (Jatim) dan Pemkot (Surabaya). Ini sebenarnya hal mudah dan bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama,” ujarnya.
“Kuncinya ada di pola komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai ego pemimpin membuat rakyat jadi korban. Jumlah positif Covid-19 di Jawa Timur, terutama Surabaya terus melonjak tajam,” tambah mahasiswa Program Doktoral Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya ini.
Tudingan khalayak bahwa
ada kepentingan antara Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini jelang Pilkada Surabaya 2020, Rossi yang juga peneliti di Lembaga Kajian Pilkada Nusakom Pratama menyebut hal tersebut sangat disayangkan dan tidak sepatutnya terjadi.
Menurutnya, penyebaran virus Corona yang sangat cepat dan membahayakan seluruh warga harus menjadi prioritas utama semua pihak dan untuk sementara bisa mengenyampingkan kepentingan politik masing-masing.
“Sangat kurang tepat jika ada kepentingan politik dicampuradukkan dalam penanganan Covid-19. Rakyat yang akan jadi korbannya!” imbuh pria yang sudah menerbitkan empat buah buku tersebut.
Mantan Pemred Harian Kabar Madura ini mengatakan, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya tidak perlu malu menyontoh daerah lain yang berhasil menekan laju positif Covid-19.
“Tegal bisa menjadi contoh bagaimana adanya komunikasi dan koordinasi yang baik. Saya juga mendengar kabar jika Kota Batu juga berhasil. Mengapa Surabaya justru semakin banyak?” papar Rossi.
Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki logical frame work yang terdiri dari visi, misi, strategi, intervensi, dan aksi. Jika pemimpin tidak dapat melakukan hal tersebut, lalu apa fungsi pemerintah sebagai institusi yang berwenang untuk melindungi rakyatnya?
Yang dibutuhkan saat ini adalah duduk bersama membahas penanganan Covid-19, bukan malah memprovokasi. Ada jembatan komunikasi yang harus dibuka, bukan malah makin disumbat dengan mobilisasi tensi melalui perang di media massa. (q cox, Ros)
