SURABAYA (Suarapubliknews) – Arif Fathoni Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya mengatakan bahwa munculnya polemik antara Pemkot Surabaya dan Provinsi Jatim terkait bantuan mobil PCR dari BNPB merupakan kado Ultah Kota Surabaya yang ‘memprihatinkan’ sekaligus ‘memilukan’.
“Mestinya orang di sekeliling Wali Kota bisa memberi masukan yang menyejukkan, sehingga sikap Wali Kota bisa lebih wise dalam menghadapi tekanan penanganan wabah Covid 19,” ucap Tony-sapaan akrab Arif Fathoni, kepada media ini. Minggu (31/05/2020)
Oleh karenanya berharap Wali Kota lebih meningkatkan komunikasinya dengan Gubernur terkait dengan penanganan bersama pandemik Covid 19, karena disamping Surabaya sebagai ibukota Provinsi.
Pasalnya, Gubernur secara hirarki merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. “Melawan secara vulgar Gubernur sama dengan melawan Pemerintah Pusat, dan itu tidak elok di Republik yang terbingkai dalam NKRI,” ujarnya.
Di Hari Ultah Surabaya saat ini, Tony berharap Wali Kota memberikan kado kepada rakyatnya kebijakan roadmap penanganan pandemi secara strategis. Oleh sebab itu jika ada kemauan sebenarnya sejak awal dalam pembahasan refocussing dan realokasi anggaran bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan secara maksimal, tidak parsial
“Cluster ekonomi harus tumbuh, salah satunya pasar pasar tradisional di Surabaya, tugas Pemkot adalah memastikan bahwa interaksi sosial tersebut memenuhi protokol kesehatan secara ketat, Pemkot harus hadir, dari pada sekedar berwacana,” tandas anggota Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Surabaya ini.
Menurut dia, penanganan pandemi Covid tidak hanya soal alat tes, namun bagaimana pemerintah Daerah merekayasa interaksi sosial agar mematuhi protokol kesehatan secara ketat, baik dalam himbauan yang di pasang dimasing masing area publik, juga penyediaan hand sanitazer dan pemberian masker secara cuma-cuma (gratis).
“Faktanya saya kemarin keliling pasar pasar di wilayah Pemkot surabaya hal itu semuanya tidak ada sama sekali, inilah tugas Pemkot yang sangat esensial dari pada berdebat dengan instansi vertikal,” pungkasnya. (q cox)
