SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, Bambang BS mengaku tengah mewaspadai adanya dugaan aliran dana dari mafia narkoba untuk pendanaan Pilkada Serentak di Jatim.
Disampaikan Bambang dihadapan anggota Komisi A DPRD Jatim saat menggelar Rakor Penyelenggaraan Pilkada Seretak 2018 di ruang Banmus DPRD Jatim, bahwa hal ini berdasarkan hasil pengembangan penangkapan bandar sabu seberat 7,3 kilogram di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya beberapa waktu lalu.
“Memang belum ada indikasi kuat mengarah kesana. Tapi hasil dari pada penangkapan bandar narkoba beberapa waktu lalu itu sudah dilakukan penyitaan beberapa sumber dana dari pada intelekualnya. Namun belum bisa menyentuh kepada tersangka utamanya karena mempertimbangkan keamanan,” ujar Bambang. Rabu (17/1/2018).
Antisipasi aliran dana para mafia narkoba dan obat daftar G untuk mendukung salah satu pasangan calon yang maju di Pilkada serentak 2018, lanjut Bambang juga melibatkan tim dari TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) Mabes Polri.
“Kita masih menunggu dan mudah-mudahan bisa diungkap serta dipastikan siapa saja aktor intelektualnya,” jelasnya.
Sementara itu, ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menyatakan bahwa tujuan mengundang stakeholder terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 di wilayah Jatim adalah untuk dimintai masukan tentang persiapan dan kendala-kendala yang mungkin mengganggu jalannya pesta demokrasi lima tahunan di daerah.
“Dengan adanya pertemuan ini, kami berharap isu yang berkembang di tengah masyarakat dapat ditangani dengan cepat,” ujar politisi asal Partai Golkar.
Untuk mengantisipasi isu SARA yang berkembang di masyarakat, pihaknya juga meminta agar penyelenggara pilkada serentak mengefektifkan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, TNI serta Badan Intelejen Daerah.
“Komisi A ingin penyelenggara pilkada serentak 2018 di provinsi maupun 18 kab/kota tetap damai, sesuai dengan tagline KPU guyub dan rukun,” harap Freddy.
Senada anggota Komisi A lainnya, Muzammil Syafii, berharap agar penyelenggara pilkada serentak 2018 bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon.
“Adanya sikap netral tersebut, diharapkan penyelenggara pemilukada benar – benar berjalan dengan aman dan lancar,” jelas politisi NasDem.
Ia juga megingatkan supaya penggunaan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak dilakukan dengan lebih berhati-hati dan teliti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga paska penyelenggaraan tidak ada persoalan hukum.
“Jangan sampai seperti penyelenggara pemilu tahun-tahun sebelumnya yang harus berurusan dengan masalah hukum,” tegas Muzammil
Sementara itu Ketua KPU , Eko Sasmito mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2018. Mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bahkan untuk Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pihaknya sudah menerima DP4 dari Kemendagri.
“Estimasi kami DPT Pilgub Jatim 32 jutaan, namun data DP4 dari Kemendagri dan Bawaslu jumlah pemilih sekitar 30.747.394. Karena itu mulai tanggal 20 Januari kita akan lakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) berbasis e-KTP sebab perkiraan kami setiap tahun ada kenaikan jumlah pemilih sekitar 1-2 persen,” ungkap Eko.
Sementara itu Karo Ops Polda Jatim, Kombes Pol Hery Sitompul mengatakan untuk mengamankan pilkada serentak di Jatim 2018, pihaknya akan mengerahkan sebanyak 27 ribu personil. Sedangkan untuk mengantisipasi isu SARA ini pihak polda juga menurunkan tim cyber untuk memantau 24 jam internet dan mantau beberapa media.
“Memang akhir-akhir ini tensi politik mulai meningkat khususnya lewat media sosial sehingga tim cyber terus melakukan pemantauan hingga 24 jam perhari,” pungkas Hery. (q cox, U)
