SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Tak dapat dipungkiri, perseteruan Partai Hanura di tingkat pusat, berimbas hingga di daerah. Pasca Daryatmo terpilih menjadi Ketua Umum DPP Hanura di Munaslub II Hanura, di Jatim terjadi pergantian pucuk pimpinan DPD Hanura.
Ketua DPD Hanura Jatim yang lama, Kelana Aprilianto digantikan oleh Ki Soedjatmiko. Mantan sekretaris dan ketua DPD Hanura Jatim ini, ditunjuk langsung sebagai ketua DPD Hanura Jatim periode 2015-2020 lewat Surat Keputusan (SK) No: Skep/011/DPP-Hanura/I/2018.
Dalam SK yang ditandatangani ketua umum Daryatmo dan sekretaris jenderal Sarifuddin Sudding tertanggal 26 Januari 2018 itu, juga berisi pemberhentian Kelana Aprilianto sebagai ketua DPD Hanura Jatim.
“Saya ditunjuk langsung oleh ketua umum DPP Hanura lewat SK ini. Segera saya akan mengumpulkan seluruh 38 DPC untuk konsolidasi,” kata Soedjatmiko kepada wartawan di Surabaya, Minggu (11/2).
Pihaknya juga akan mereposisi beberapa DPC yang dinilai mbalelo dan tidak mendukung kepengurusan DPP dibawah kepemimpinan Daryatmo (Ketum) dan Arifuddin Sudding (Sekjen) juga akan direposiso. Antara lain Kab Jombang, Kab dan Kota Madiun, Kab dan Kota Mojokerto, Kab Jember, Kab Nganjuk, Kota Kediri, Kab Banyuwangi dan Kab Bojonegoro.
“Kami juga akan meninjau ulang dukungan Pilkada di 18 kabupaten/kota di Jatim yang tak sesuai dengan mekanisme dan usulan dari bawah,” jelas mantan ketua DPD Partai Hanura Jatim periode 2010-2015 silam.
Selain itu, pergantian pucuk pimpinan DPP Hanura juga berdampak pada dukungan partai dalam menghadapi agenda politik seperti Pilkada serentak 2018 juga ikut terdampak. Termasuk di pilkada Jatim yang sebelumnya menjadi partai pengusung pasangan Khofifah-Emil akan direvisi menjadi partai pendukung pasangan Gus Ipul-Mbak Puti.
“Usulan revisi dukungan Partai Hanura di Pilgub Jatim akan segera kami usulkan mulai awal ke DPP. Jadi kalau disetujui DPP, Hanura hanya akan menjadi partai pendukung pasangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno,” katanya.
Terpisah, Kelana Aprilianto, ketua DPD Hanura Jatim versi Oesman Sapta Oddang (Ketum) tidak mempersoalkan ada pihak yang ingin melengserkan dari jabatan ketua DPD Hanura Jatim. Namun, harus melalui prosedur. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh dilanggar.
“Tidak bisa asal tunjuk. Tata cara pemilihan ketua harus dilaksanakan dengan menggelar Musdalub. AD/ART nya seperti. Nggak tahu lagi kalau di Munaslub ada perubahan lagi,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, DPD akan melakukan konsolidasi melalui Rapimda II. Yakni, solid memenangkan Khofifah-Emil, meneguhkan Osman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura yang sah, mendukung Presiden Jokowi dua periode dan persiapan menghadapi Pileg 2019.
“Sebulan berikutnya akan deklarasi besar-besaran Laskar Muda Hanura se-Indonesia yang dihadiri kurang lebih 30 ribu orang di Stadion Tambaksari. Mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi bisa hadir dalam acara itu,” tandasnya. (q cox, Wb)