SURABAYA (Suarapubliknews) – Guna mengetahui perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Provinsi Jatim, Senin (5/9).
Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Haris bersama sejumlah anggota Komisi A lainnya. Rombongan ditemui Kabid Aplikasi Informatika, Achmad Fadlil Chusni dan Kepala Bidang Infrastruktur TIK, Patriana Dyah di ruang Komando Center Kominfo Jatim.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Haris mengatakan, pihaknya ingin mencari informasi tentang perkembangan tentang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Kominfo Jatim bisa diterapkan dan dipadukan di Kominfo Kabupaten Sidoarjo, sehingga nanti kedepannya Kominfo Sidoarjo bisa berkembang lebih baik lagi terkait TIK ini.
“Di Kominfo Jatim ada ruang komando center atau satu data (sata) dari OPD dilingkungan Provinsi. Maka di Sidoarjo nanti akan kami terapkan dan perjuangkan kedepannya kominfo memiliki tempat kantor sendiri yang didalamnya ada ruang komando center, dan setelah ini kami akan laporkan ke pak Wakil Bupati Sidoarjo agar Kominfo segera dilakukan pembenahan,” katanya.
Sementara itu, Kabid Aplikasi Informatika, Achmad Fadlil Chusni mewakili Kadis Kominfo Jatim mengatakan, provinsi dan kabupaten mempunyai tujuan bersama yaitu membangun ekosistem teknologi informasi, atau ekosistem digital yang menjadi PR utama membangun ekositem untuk tranformasi digital.
“Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat,” katanya.
Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, dalam mendukung e-government di Pemprov Jatim, Dinas Kominfo Jatim terdapat beberapa aplikasi diantaranya sistem perencanaan pembangunan yang berisi tentang usulan anggaran (e-musrenbang), dan laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur ( LKPJ).
Selain itu, juga sistem informasi manajemen kepegawaian (e-master), sistem penganggaran (e-budgeting), sistem perencanaan (e-planning), tata naskah dinas elektronik (TNDE), dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). (Q cox, tama dini)
