SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga kini masih terus berjuang mengentaskan stunting. Penanganannya dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi hingga menyediakan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Pada awal masa kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi di Februari 2021 lalu, tercatat ada 12.788 balita stunting di tahun 2020. Tentunya angka tersebut bukan jumlah yang sedikit. Mengetahui jumlah tersebut, Wali Kota Eri sigap melakukan percepatan penanganan stunting.
Ada berbagai cara yang dilakukan oleh Wali Kota Eri bersama jajarannya di Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah dengan membagikan sekaligus sosialisasi manfaat Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto mengatakan, pemberian TTD itu dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali kepada remaja putri di sekolah dan bisa diambil di puskesmas seluruh wilayah Kota Pahlawan.
“Sosialisasi TTD itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui puskesmas di masing – masing wilayah, kepada remaja putri. Selain itu ada juga giat Krida Gizi yang dilakukan oleh Saka Bakti Husada. Ada pula Pemeriksaan Kesehatan pada Anak Usia Sekolah,” kata Tomi, Minggu (27/11/2022).
Bukan hanya itu saja, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Surabaya ini menerangkan, pemkot juga melakukan sosialisasi kepada calon pengantin (catin) melalui program Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Penari Tampat). Di dalam program ini, catin akan mendapatkan beberapa pelayanan, mulai dari pelayanan gizi dan kesehatan hingga konseling.
Program ini, pemkot menggandeng Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan penyuluhan dan pemantauan kesehatan kepada sasaran yang berisiko stunting. Selain pendampingan bagi pasangan catin, juga ada pendampingan untuk ibu dan balita.
Di dalam kegiatan tersebut, para ibu yang baru memiliki anak usia balita akan diberikan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Selain itu, juga ada pemberian pangan olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) yang diresepkan oleh Dokter Spesialis Anak kepada balita malnutrisi atau dengan penyakit tertentu.
“Ada pula pemberian Taburan Ceria (Taburia) multivitamin dan mineral untuk balita, memberikan menu sehat pada ibu balita serta mempraktikkan demo memasak makanan sehat. Pak Wali Kota juga ada program pemberian permakanan stunting, Kampung ASI, Jago Ceting yang digerakkan bersama PKK dan lintas sektor, imunisasi, aksi konvergensi penanganan stunting dan masih banyak lainnya,” papar Tomi.
Dengan berbagai program itu, pemkot terbukti berhasil mengurangi stunting di Kota Pahlawan. Yang tadinya 12.788 pada tahun 2020, di tahun 2021 dalam masa kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi menurun menjadi 6.722 balita. Seiring berjalannya waktu, per Oktober 2022 jumlah balita stunting berangsur turun drastis menjadi 1.055 balita.
Tomi menerangkan, penurunan jumlah balita stunting itu tak lepas dari 8 aksi konvergensi yang dilakukan oleh pemkot selama ini. Secara rutin, pemkot melakukan pelaksanaan rembuk stunting di tingkat kota, mulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, PKK, tiga pilar dan peran serta tokoh masyarakat.
“Dengan konvergensi tersebut, sehingga tersusun pemecahan masalah yang ditemukan dengan intervensi sensitif mencapai 70 persen dan spesifik 30 persen, sesuai masing – masing wilayah di kelurahan dan kecamatan,” jelasnya.
Tomi menambahkan, dalam menangani stunting, pemkot tidak lepas dari peran Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani (Eri Cahyadi). Kontribusinya beragam, diantaranya yaitu memberikan edukasi dan motivasi berupa capacity building bagi 6.642 TPK se-Surabaya.
“Beliau juga memberikan edukasi dan memberikan susu, mikronutrien, paket sembako bagi para Ibu hamil resti (resiko tinggi) stunting di setiap kelurahan. Selain itu juga melakukan memimpin program Surabaya Emas (Eliminasi Masalah Stunting),” pungkasnya. (Q cox)
