BATULICIN (Suarapubliknews) – Bupati Tanah Bumbu menyerahkan sepeda motor kepada 6 (enam) Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanah Bumbu. Senin (19/12/2022).
Sepeda motor itu merupakan operasional pendampingan keluarga stunting yang bersumber dari dana DAK Fisik TA 2022, yang penyerahannya didampingi Sekda H Ambo Sakka dan Kepala DP3AP2KB Hj Narni, di halaman kantor Bupati.
Dalam amanahnya, Bupati Zairullah Azhar berpesan agar motor operasional tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya guna membantu percepatan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam hal stunting.
“Semoga dengan adanya motor operasional ini pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, sehingga upaya pemerintah daerah mewujudkan SDM yang sehat, berkualitas, produktif, dan berahlak mulia terwujud,” ujarnya.
Adapun enam koordinator Penyuluh KB Kecamatan yang menerima motor operasional yakni Kecamatan Satui, Karang Bintang, Mantewe, Sungai Loban, Kusan Tengah, dan Simpang Empat.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga menyerahkan piagam penghargaan sebagai pelaksana pelayanan sejuta akseptor dengan capaian terbaik III se- Kalsel kepada 12 Balai KB Kecamatan se-Tanbu, RSUD DHAAN, RS Marina Permata, RSIA Paradise, Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas se-Kabupaten Tanah Bumbu.
Dikesempatan itu Kepala DP3AP2KB Tanbu melalui Kabid KB dan Ketahanan Keluarga Aulia Hadi WP.SSTP. mengatakan.
Khusus lokus penanganan stunting melalui motor operasional ini merupakan tahun kedua.
Adapun aksi para kordinator pendamping penanganan stunting ini bekerja sama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna mendampingi ibu hamil ,pasca melahirkan kemudian calon pengantin dan para Balita yang mengalami stunting.
“Kami berharap kepada koordinator PLKB ,dengan mendapatkan sepeda motor ini menjadi penambah semangat dalam melaksanakan tugasnya,dan kita berharap di tahun depan Kabupaten Tanah Bumbu bisa menurunkan prapelensi angka stunting menjadi 14 persen bahkan mungkin harus lebih sesuai petunjuk yang diberikan Bapak Presiden.,” tutupnya. (q cox, Imran)
