SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Capaian proses dan hasil dari e-katalog menunjukkan komitmen yang utuh dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi amanat peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.
Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK RI Niken Ariati menegaskan, dalam rangka peningkatan transaksi melalui toko daring dan E-katalog (E-purchasing), KPK memiliki peran penting untuk melakukan monitoring sekaligus pencegahan korupsi.
“Kami mendorong bahwa dalam penggunaan e purchasing tidak hanya mendorong UMKM, namun juga turut mencegah korupsi. Metode purchasing yang powerfull mampu mendeteksi dan menindak korupsi di luar aturan secara digital sehingga rekam jejak kegiatan e purchasing langsung terekam,” ujarnya.
Menurutnya, progres Jatim pada tahun 2021 dan 2022 memenuhi target dalam penggunaan e-katalog dengan capaian pembelian barang mencapai 10 persen dengan pembelanjaan di bawah Rp 200 juta. Kemudian di Tahun 2023, e-purchasing Jatim sampai mei 2023 mencapai 9 persen. “Hal ini sangat progresif dibandingkan dengan provinsi lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LPKK RI) Hendrar Prihadi menambahkan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, kata Hendrar, mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah.
“Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP RI,” tuturnya.
Hendrar pun berharap, E-katalog yang masif dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus bergulir. Tidak hanya di skala nasional, melainkan juga mempertahankan sekaligus meningkatkan penggunaan e katalog tingkat lokal yang mana tercatat sebagai pengelola katalog lokal dengan jumlah etalase terbanyak.
Adapun di akhir acara e purchasing award, dilakukan penyerahan penghargaan dari Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Hendrar Prihadi kepada Gubernur Khofifah selaku pemimpin Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pengelola katalog lokal dengan jumlah etalase terbanyak se Indonesia.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian penambah Marketplace dan Metode Pembayaran (Virtual Account dan ID Billing). Peresmian Penambah Marketplace dan Metode Pembayaran (Virtual Account dan ID Billing) melalui Program Jatim Bejo ditandai dengan penekanan tombol sirine dan tampilan video di LED.
Penekanan tombol sirine dilakukan Gubernur Khofifah didampingi Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono dan Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Jasa Setda Prov. Jatim Endy Alim Abdi Nusa. (q cok, tama dini)
