SURABAYA (Suarapubliknews) – Untuk mengurai kepadatan lalu-lintas di Bundaran Dolog, Pemkot Surabaya menyampaikan akan membangun By Pass pada tahun 2024 dengan cara me-relokasi Kampung Bundaran Dolog untuk perluasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) nya.
Menanggapi hal ini, menurut Aning Rahmawati, ST Wakil ketua komisi C DPRD Surabaya, yang paling penting adalah action dari Pemkot Surabaya. Maksudnya, tidak hanya berwacana di media, tetapi menindaklanjutinya dengan serius.
“Karena disitu kemacetan sudah luar biasa, dan terlalu lama masyarakat berharap penguraiannya. Action nyatanya seperti apa..ya dianggarkan, pembangunannya memang menggunakan dana APBN, tetapi itu baru bisa turun/dianggarkan jika pemkot telah melaksanakan pembebasan 22 rumah itu,” ucap Aning Rahmawati kepada media ini. Jumat (3/11/2023)
Politisi perempuan asal fraksi PKS ini menegaskan, jika Komisi C DPRD Surabaya bidang pembangunan telah mendorong agar APBD dikeluarkan untuk pembebasan lahan yang dipakai RTH di taman pelangi tersebut.
“Di pembahasan APBD 2024 kemarin, coba kita masukkan karena ini amanah Walikota yang menyampaikan jika pada tahun 2024 akan ada pembangunan. Tetapi kalau tidak diikuti dengan APBD, maka kalimat yang disampaikan Walikota mengesankan pencitraan semata,” katanya.
“Saat kami periksa anggarannya, di PU tidak ada, di DPRKPP tidak ada anggaran di LH juga tidak ada anggaran, maka kita mencari anggaran yang bisa dicoret dan dialihkan,” imbuhnya.
Ternyata, kata Aning, ada alokasi yang kurang prioritas, seperti untuk lahan di waru gunung dan juga mangrove. Ini dicoret dan didapatlah anggaran senilai 46,6 Miliar. Sementara untuk kebutuhan pembebesan di Taman Pelangi butuh 81 Miliar.
“Maka kami berharap bisa segera mendapatkan kekurangannya. Ini pun masih diikuti dengan perangkaan dan sinkronisasi dengan Komisi sehingga penganggarannya sesuai dengan pendapatan,” tandas Aning.
Sebelumnya, Dwi Djajawardana Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemkot Surabaya mengatakan, pembangunan By Pass Bundaran Dolog untuk mengurai kepadatan lalu-lintas, mulai dipersiapkan tahun 2024. Salah satunya adalah relokasi Kampung Bundaran Dolog.
“Relokasi itu pasti. Karena nanti akan terdampak oleh pembangunan,” terangnya pada Rabu (01/10/2023), usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi C DPRD Surabaya.
Menurut Dwija, relokasi terhadap kampung tersebut, sebenarnya sudah lama direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), saat perluasan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
“Memang masyarakat disana minta relokasi, karena gangguan kebisingan dan lain-lain. Karena mereka berada ditengah tengah jalan. Sehingga tidak nyaman tinggal disitu,” jelasnya.
Dwija menambahkan, skema relokasi itu nantinya berupa pemberian ganti rugi. “Setelah itu terserah mereka mau tinggal dimana,” ujarnya.
Dwija menjelaskan pembangunan by pass Bundaran Dolog baru bisa dilakukan pasca relokasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) kota Surabaya. Karena Alokasi anggaran dari pusat melalui APBN bisa dikeluarkan ketika pemkot sudah menyiapkan lahannya.
“Karena alokasi dana yang cukup besar maka kita usulkan didanai oleh APBN. Anggaran Rp 200 milyar lebih. Bisa saja nanti share dengan APBD,” imbuhnya.
Dwija kembali menjelaskan soal bentuk by pass itu nantinya underpass atau fly over masih belum dipastikan.
“DED sudah disiapkan. Kita masih mengkaji underpass atau fly over. Untuk memutuskan kita perlu koordinasi dulu dengan APBN,” pungkasnya. (q cox)
