KAB. PASURUAN (Suarapubliknews) ~ Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri High Level Meeting Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur dengan tema “Refleksi 2023 Serta Prospek dan Tantangan 2024” di Plataran Bromo, Pasuruan.
Di hadapan para stakeholder yang hadir, Gubernur Khofifah menekankan bahwa ekonomi jatim saat ini sudah tumbuh inklusif. Ke depan diharapkan tumbuh secara lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sehingga bisa berdampak ke berbagai sektor. Yang mana, makna inklusif yang dimaksud ialah menjangkau seluruh aspek masyarakat serta memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
“Ekonomi di Jawa Timur harus tumbuh secara inklusif dan berdampak. Makin tumbuh makin memberikan tetesan kesejahteraan, makin tumbuh akan makin mengurangi pengangguran, serta berdampak penurunan kemiskinan, stunting menurun, dan pendidikan membaik,” katanya.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan optimismenya dalam menyongsong perekonomian Jawa Timur di tahun 2024 kelak. Optimisme ini bukanlah tanpa sebab. Ini lantaran selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat memuaskan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Jatim pada Triwulan III 2023 tumbuh sebesar 1,79% yang merupakan tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,6%. Serta penyumbang perekonomian terbesar kedua pula di Pulau Jawa dengan prosentase 25,56%.
“Pertumbuhan ekonomi Jatim ini berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jatim. Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari tahun 2020 sebesar 4,4% menjadi 0,82% per Maret 2023,” ujarnya.
Capaian ini tidak terlepas dari beragam program pembangunan di desa-desa. Desa memang menjadi fokus pembangunan sebab selama ini kantong-kantong kemiskinan banyak ditemukan di pedesaan. Salah satu program tersebut ialah desa mandiri dan desa devisa.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Desa Mandiri tertinggi di Indonesia. Jumlah Desa Mandiri di Jatim mencapai 2.800 desa. Jumlah ini berkontribusi 24,44% dari total Desa Mandiri di Indonesia. Begitu pula dengan Desa Devisa. Dari 613 desa devisa di Indonesia, 149 desa atau 24% di antaranya berada di Jatim.
“Begitupula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023,” ungkapnya.
Yang membanggakan, berdasarkan data BPS, capaian IPM 2023 Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jatim pada khususnya. Salah satu tantangan tersebut ialah terkait ketahanan pangan.
Terkait hal ini, Gubernur Khofifah sangat optimis karena Jawa Timur sejak 2020 telah menjadi lumbung pangan nasional. Produksi padi Jatim merupakan yang tertinggi di antara provinsi lainnya sejak 2020-2023.
Berdasarkan angka sementara BPS, produksi padi Jatim tahun 2023 mencapai 9,59 juta ton GKG atau berkontribusi 17,89% dari produksi nasional sebesar 53,63 juta ton GKG. Hal yang sama juga pada komoditas lainnya seperti daging sapi, jagung, pisang, hingga perikanan.
“Hal ini terwujud berkat sinergitas semua pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota yang berkolaborasi, urun support alsintan seperti bed dryer, combine harvester, maupun Rice Milling Unit (RMU),” tuturnya.
Gubernur Khofifah menambahkan, pasca panen menjadi salah satu perhatiannya agar selain produktifitasnya meningkat, kualitas beras yang dihasilkan petani juga bisa meningkat dan masuk ke dalam kategori beras medium hingga premium. “Ketika beras yang dihasilkan mampu memenuhi standar premium tentu harganya akan ikut membaik. Sehingga berdampak pula pada kesejahteraan para petani,” imbuhnya.
Terakhir, Gubernur Khofifah mengajak seluruh stakeholder untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi menghadapi tahun 2024. Ia juga kembali mengingatkan agar segala kebijakan yang diambil benar-benar memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Doddy Zulverdi menyampaikan bahwa pertemuan kali ini selain membahas refleksi perekonomian Jatim pada tahun 2023, juga berupaya mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi. “Sehingga kita semua bisa mengantisipasinya dengan baik dan pertumbuhan ekonomi di Jatim tetap positif,” pungkasnya.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Kanreg IV OJK, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai 1 Jatim, Jajaran Perwakilan BI Jatim, serta para akademisi. 9q cok, tama dini)
