SURABAYA (Suarapubliknews) – Mengawali tahun 2024, Aning Rahmawati, ST, yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya menggelar acara jaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) nya, yakni Dapil III yang meliputi Kecamatan Bulak, Sukolilo, Mulyorejo, Tenggilis Mejoyo, Rungkut, Gunung Anyar, dan Wonocolo.
Dari hasil kegiatannya, politisi perempuan PKS Surabaya ini mengatakan, jika Pemkot Surabaya masih harus meningkatkan realisasi program penanganan dan pengendalian banjir dengan cara membuat roadmap penyelesaiannya.
“Contohnya di Medokan Ayu, yang sebenarnya terdapat 16 titik banjir, namun yang masuk ke desk Pemkot hanya 3 titik. Maka ketika walikota menyampaikan tidak ada genangan di 2024 atau genangan pemukiman selesai di maret 2024 itu harus dikuatkan dengan data riil di lapangan serta solusi pentahapannya,” ucapnya kepada media ini. Selasa (23/01/2024)
Selain itu, soal Zonasi dan kebutuhan SMP negeri masih menjadi isu yang dominan di beberapa titik. Untuk wilayah Medokan Ayu dengan DPT yang hampir 25.000 dan ada tanah aset yang sangat luas, namun masih belum punya SMP.
“Sehingga banyak masyarakat miskin tapi pintar terkendala zonasi. Ini harus menjadi perhatian serius pemkot untuk dilema sistem zonasi yg terus berulang disetiap tahun,” tandasnya.
Saat politisi perempuan PKS Surabaya ini bertemu dengan warga Bendu Merisi, mendapatkan info jika tak sedikit masyarakat yang saat ini terjerat bahkan terlilit hutang dengan jasa pinjaman ilegal (seperti bank titil dll)
Padahal, Pemkot Surabaya memiliki program pemberdayaan dari BUMD yang tentu bisa memberikan bantuan peminjaman yang sangat lunak. Seperti PT BPR SAU bisa jadi solusi yang sangat efektif jika betul-betul dikerjakan secara professional.
“Masih banyak rakyat miskin yang hidup dari bank titil, sehingga banyak yang terjerat hutang. Mereka merindukan pemberdayaan yang produktif dari pemkot,” tuturnya.
Aning juga mencatat bahwa proses penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman harus didorong percepatannya agar pengembang tidak bisa lagi melakukan replanning.
“Sehingga banyak merugikan masyarakat. Ini menjadi isu mengemuka di Semolowaru Sukolilo. Selain itu juga perlu tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menyesuaikan kondisi lebar jalan dan kondisi permukiman,” terangnya.
Diakhir paparannya, Aning mendorong Pemkot Surabaya untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas RKPD, yang di dalamnya ada pemberdayaan, pengentasan kemiskinan.
“Seperti di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, yang mengusulkan agar para pemilah sampah di seluruh bank sampah diperlakukan sama danganKSH. Artinya, ada honor mengingat kinerja yang luar biasa untuk estetika, pengendalian efek rumah kaca dan lainnya,” pungkasnya. (q cox)
