KAB. MOJOKERTO (Suarapubliknews) ~ Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebutkan bahwa poros kemajuan daerah, termasuk Kab. Mojokerto, ada pada pendidikan dan kesehatan.
Hal itu disampaikannya dalam Istighosah Muslimat NU Kab. Mojokerto di Masjid Kampus Universitas KH Abdul Chalim Pacet, Kab. Mojokerto, Sabtu (3/2). “Di Mojokerto ini kata kuncinya ada di pendidikan dan kesehatan. Kenapa? Karena perekonomian terbesar kabupaten ini ada di industri yang hari ini menghadapi banyak sekali tantangan,” katanya.
Wagub Emil mengatakan, per 2022, total perputaran uang di Kab. Mojokerto mencapai Rp 95 triliun per tahunnya. Yang mana, sekitar Rp 54 triliun berasal dari industri. “Dulu orang senang buka pabrik karena Jatim gajinya tidak tinggi dibandingkan negara lain. Tapi hari ini, UMR di Mojokerto hampir sama dengan Jakarta,” ujarnya.
Karena tantangan ini, pabrik yang tadinya ingin mencari pengeluaran yang lebih rendah malah bergeser ke Jawa Tengah atau negara lain. “Maka solusinya, bukan menurunkan UMR karena UMR tidak boleh turun. Solusinya kita tingkatkan produktivitas. Ini butuh pendidikan dan kesehatan,” lanjutnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa karena Mojokerto ini adalah daerah industri yang maju, setiap anak-anaknya harus berpendidikan tinggi. “Bahwa kita harus memastikan SDM kita mumpuni. Kita bisa tetap jadi primadona bagi para investor bukan karena UMR rendah, tapi karena infrastruktur baik dan SDM-nya mumpuni,” jelasnya.
Lebih jauh, mantan Bupati Trenggalek itu mengingatkan agar fokus juga diarahkan kepada sektor pertanian. Sebab, pertanian merupakan hal vital bagi pertumbuhan daerah. “Pertanian di Mojokerto hanya Rp 7 triliun, tidak sampai 10% dari seluruh perputaran keuangan di sini. Tapi pertanian ini menentukan kita punya kedaulatan pangan. Maka lahan sawah ini harus kita jaga,” imbuhnya.
Sementara itu, pendiri sekaligus pengurus Ponpes Amanatul Ummah Pacet KH. Asep Saifuddin Chalim mengatakan, sedikitnya ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Yakni kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.
“Apa itu kesejahteraan? Yaitu terwujudnya pangan. Tidak boleh ada yang kelaparan. Pemerintah harus memerhatikan. Tapi tidak berhenti di situ, elemen masyarakat juga harus ikut memantau,” katanya.
Poin yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pendidikan. Ia mengatakan, pendidikan harus busa diakses oleh semua orang. “Terakhir ada kesehatan. Tidak boleh ada orang mengerang kesakitan dan tidak dibawa ke rumah sakit. Semua harus bisa memperoleh layanan kesehatan,” tutupnya. (q cox, tama dini)
