SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau BPR Syariah (BPRS) di Jatim untuk melakukan konsolidasian jika belum mampu memenuhi ketentuan modal inti minimal Rp6 miliar.
Kepala OJK Jatim, Giri Tribroto mengatakan OJK optimistis jika BPR/BPRS di Jatim bisa mencapai target pemenuhan ketentuan modal inti hingga akhir 2024 sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 5/POJK.03/20215.
“Memang targetnya 2024, dan kita masih optimistis itu bisa dilakukan dan bisa dicapai mereka, makanya OJK mendukung adanya konsolidasian jika tidak kuat menambah modal inti, dan ini jadi program OJK mulai tahun ini dan seterusnya,” katanya seusai menggelar Evaluasi Kinerja BPR/BPRS.
Giri mengatakan, tantangan yang masih dihadapi BPR dan BPRS ke depan adalah kondisi eksteral atau global yang masih ada risiko geopolitik, ekonomi dan inflasi serta suku bunga tinggi berkepanjangan yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan regional.
“Ini jadi tantangan, tapi kita sudah bisa buktikan bahwa tahun lalu banyak lembaga yang bilan 2023 akan krisis, ternyata di Indonesia khususnya di jasa keuangan perbankan masih bisa tumbuh, ini patut kita syukuri dan semoga tahun depan berlanjut, tentunya dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak,” imbuhnya.
Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Jatim, Nasirwan menjelaska, jumlah BPR dan BPRS di Jatim saat ini tercatat sebanyak 279 bank. Pada 2019, ada sebanyak 114 BPR yang modal intinya di bawah Rp6 miliar. Hingga saat ini tersisa sebanyak 79 BPR yang belum memenuhi modal inti minimal Rp6 miliar.
“Lalu sebagian lainnya sebanyak 22 BPR memiliki modal inti masih di bawah Rp3 miliar, jadi mereka agak lebih berat mengatasi persoalan ini. Makanya upaya pertama yang bisa dilakukan adalah mencari investor strategis untuk menjadi mitra BPR, kemungkinan berikutnya adalah konsolidasi atau penggabungan BPR yang memiliki kesamaan startegi bisnis, itu yang akan kita dorong,” paparnya.
Dia menambahkan, secara umum kinerja BPR/BPRS di Jatim masih tumbuh cukup bagus baik dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran kreditnya. Namun memang masih terus perlu didorong dan dioptimalkan perannya dalam perekonomian daerah. OJK mencatat, kinerja BPR dan BPRS di Jatim hingga September 2023 untuk penghimpunan DPK mencapai Rp17,2 triliun atau tumbuh 22,62% (yoy) dengan rasio Loan to Deposit (LDR) sebesar 78,16%.
Sedangkan realisasi penyaluran kredit BPR dan BPRS di Jatim hingga September tercatat Rp16,7 triliun atau tumbuh 16,58% (Yoy). Sementara tingkat rasio kualitas kredit atau Non Performing Loan (NPL) gross BPR dan BPRS mencapai 10,77%.
Untuk itu permodalan perlu ditingkatkan sebagai bumper mengantisipasi peningkatan NPL. Marketshare BPR dan BPRS di Jatim untuk penyaluran kredit sendiri masih rendah 3% dari total industri perbankan tetapi meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Adapun dalam kegiatan evaluasi kinerja BPR/BPRS se-Jatim tersebut juga dilakukan kerja sama antara asosiasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dengan Universitas Airlangga, UINSA dan UPN melalui program Wani Sinau (Wadah antara Industri Jasa Keuangan Sinergi dengan Universitas).
Ketua DPD Perbarindo Jatim, Angga Surya Wijaya mengatakan melalui kerja sama ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih mengenal BPR sekaligus memungkinkan untuk mengikui program magang di BPR guna mengisi kekurangan SDM di BPR. “Kita berharap ada literasi yang masuk dan bisa jadi inklusi keuangan lalu pemenuhan sumer daya insani, serta bagaimana mahasiswa ini akan jadi calon banker di BPR/BPRS,” ujarnya.
Direktur Pendidikan Unair, Sukardiman menambahkan, Unair telah mentransformasi program KKN (Kuliah Kerja Nyata) menjadi BBK (Belajar Bersama Komunitas) yang nantinya sebanyak 2.800 mahasiswa Unair akan terjun ke masyarakat melalui BPR/BPRS.
“Mahasiswa akan belajar bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan benar, lalu mereka akan mentransfer literasi keuangan itu ke daerah binaan kita. Paling tidak, melalui kerja sama ini mahasiswa kita bisa jadi salah satu agen perubahan, dan perekrutan awal di BPR/BPRS,” katanya. (q cok, tama dini)
