SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya melakukan sinkronisasi dan validasi data anak-anak terdampak pandemi, yang menjadi yatim, piatu, bahkan yatim piatu. Contohnya, data Dinsos sejumlah 359 anak, di dapat dari data yang masuk di pemulasaraan jenazah yang dilakukan di TPU, namun data Dinkes 238 anak, tercatat dari hasil swab positif dan RS.
Hal ini disampaikan Herlina Harsono Njoto anggota Komisi D DPRD Surabaya, yang mengatakan jika validasi data perlu dilakukan untuk mendapatkan jumlah anak terdampak pandemi yang sebenarnya (akurat).
“Data yang disampaikan Dinkes dan Dinsos bisa saja bertambah, misalnya pada anak-ank yang orangtuanya meninggal akibat pandemi, tapi tidak melaporkan hasil swab dan dimakamkan di makam warga/makam kampung. RT RW perlu dilibatkan agar Pemkot Surabaya bisa mendapatkan data angka anak2 terdampak pandemi secara riil,” ucapnya. Kamis (26/08/2021)
Politisi perempuan Partai Demokrat ini menyampaikan jika Pemkot Surabaya bisa melakukan penanganan secara cepat dan cermat dengan menggunakan program kegiatan di asrama bibit unggul.
“Tinggal menambahkan jumlah anggaran di program kegiatan tersebut, sehingga dapat menampung/mencukupi kebutuhan anak anak terdampak pandemi,” tandasnya
Namun Herlina juga mendorong agar Pemkot juga memikirkan, bagaimana agar anak anak tersebut tidak perlu harus masuk Asrama Bibit Unggul tapi bisa mendapatkan support anggaran.
Pasalnya, kata Herlina, tempat terbaik bagi pertumbuhan anak-anak adalah dikelilingi orang-orang yang menyayangi, tidak harus di asrama.
Tapi support anggaran untuk anak-anak tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk menyiapkan, sehingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sandang pangan papan mereka tercukupi.
“Batasan perlu diberikan, agar anak-anak yang mendapat intervensi bantuan Pemkot benar-benar warga asli Surabaya yang menetap cukup lama di Surabaya, bukan warga pendatang,” pungkasnya. (q cox)
