SURABAYA (Suarapubliknews) – DPRD Surabaya dan Pemkot mulai membahas RAPBD (Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2024. Yang ditandai dengan penyerahan nota keuangan oleh wali kota Surabaya kepada pimpinan DPRD Surabaya, dalam rapat paripurna pada Selasa (17/10/2023).
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pembahasan RAPD akan dilakukan pada tiap komisi. Dijadwalkan tuntas dan disahkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2024 pada 10 November 2023.
“Kita akan memakai kostum pejuang, sebagaimana tradisi untuk mengkhidmati Hari Pahlawan,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP Surabaya tersebut kembali mengatakan, alasan penetapan APBD tanggal 10 November 2023, supaya ada jeda waktu untuk menata alokasi anggaran. Yang kemudian dieksekusi pada Januari 2024.
“Nilai APBD tahun 2024 direncanakan Rp 10,8 milyar. Sesuai KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang sudah disepakati bersama,” jelasnya.
Adi memastikan pos-pos alokasi belanja di APBD tahun 2024 tidak berubah. Seperti anggaran pendidikan sebesar 21 persen dan anggaran kesehatan sebesar 21 persen.
Sementara itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menambahkan, selain anggaran pendidilan dan kesehatan, APBD tahun 2024 juga menganggarkan untuk penanggulangan kemiskinan, pencegahan kematian ibu dan anak, ditambah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
“Anggarannya sekitar Rp 3 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan kita yang awalnya 5,7 persen sekarang 4,3 persen,” imbuh Eri Cahyadi yang berharap agar APBD tahun 2024 bermanfaat bagi warga Surabaya. (q cox)
