SURABAYA (Suarapubliknews) – DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi menetapkan APBD Perubahan (APBD-P) 2021, dengan kekuatan anggaran Rp 8,9 triliun. Penetapan melalui rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu 29 September siang.
“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kami menetapkan APBD Perubahan 2021. Sebelumnya kami membahas anggaran, dalam suasana sinergi dan kerja sama yang baik, antara pimpinan dan anggota DPRD dengan Pemerintah Kota Surabaya,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya, Rabu (29/9/2021).
Dikatakan, APBD Perubahan Kota Surabaya 2021 ditetapkan sebelum bulan September berakhir. Kekuatan anggaran turun 10,44 persen atau sekitar 929 miliar, dari APBD murni 2021 yang mematok anggaran Rp 9,8 triliun.
Menurut Adi, pimpinan dan anggota DPRD telah memberikan masukan, pendapat, koreksi bahkan kritik kepada Pemerintah Kota Surabaya.
“Semua masukan hingga kritik itu merupakan upaya kami untuk menjalankan fungsi pengawasan, sehingga tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya semakin lebih baik lagi. Agar penggunaan anggaran pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat, terutama lapisan wong cilik atau masyarakat kecil,” kata Adi.
Menilik postur anggaran APBD Perubahan 2022, katanya, pihaknya sangat optimis pembangunan Kota Surabaya bisa dijalankan dengan kekuatan anggaran yang solid. Di tengah masa pandemi Covid-19.
“Seperti misalnya, kami tetapkan angaran untuk pembelian seragam sekitar 46 ribu siswa SD dan SMP kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sebesar Rp 21,154 miliar. Kita syukuri, dalam situasi penghematan anggaran, kita masih bisa mengintervensi bantuan seragam bagi kepentingan anak-anak didik kita,” kata Adi.
Dia juga mengungkapkan, DPRD Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi juga menyepakati tambahan anggaran Rp 46 miliar untuk honor RT, RW dan LPMK, menyesuaikan kenaikan beberapa bulan lalu. Juga untuk anggaran permakanan untuk warga lanjut usia, anak-anak yatim piatu, dan penyandang disabilitas
“Kita terus melakukan penguatan RT dan RW, dan LPMK sebagai ujung tombak pelayanan. Selama pandemi, mereka telah berjibaku untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi Covid-19,” kata Adi, yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.
Melalui APBD Perubahan 2021, katanya, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Armuji dan jajaran Pemerintah Kota juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Surabaya. Seiring semakin melandainya pandemi Covid-19.
“DPRD juga menggarisbawahi untuk memperhatikan pertumbuhan sektor pelaku UMKM yang berjumlah ribuan di Surabaya, para PKL, termasuk para pedagang pasar sehingga mereka menjadi pilar penting ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya,” kata Adi.
DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi juga memastikan pembayaran insentif 2.832 tenaga kesehatan, baik PNS maupun non PNS, bisa terbayar 100 persen. Karena itu ada penambahan anggaran Rp 28,6 miliar.
“Terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan di Kota Surabaya yang telah bekerja keras, tak kenal lelah, selama masa pandemi Covid-19. Karena itu kami memastikan insentif tenaga kesehatan sebesar 100 persen,” kata Adi.
Dalam APBD Perubahan 2021, katanya, DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5,3 triliun.
“Dengan perincian, proyeksi pajak daerah Rp 4,2 triliun. Kemudian total pendapatan dari retribusi Rp 354 miliar. Sedang pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 164,173 miliar. Dan, PAD lain-lain yang sah Rp 558,639 miliar,” kata Adi. (q cox)
