KEDIRI (Suarapubliknews) – Badan Pusat Stastistik (BPS) Propinsi Jawa Timur mencatat angka kemiskinan Kabupaten Kediri periode 2016-2018 mengalami penurunan, yakni dari 12,72 persen di tahun 2016 menjadi 12,25 persen pada tahun 2017 dan kembali menurun menjadi 11,31 persen di tahun 2018.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Suharsono, mengatakan jika tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir ini sebagai sebuah proses positif.
Namun dirinya mengajak kepada seluruh lintas sektoral agar bergerak bersama dalam upaya menekan angka kemiskinan. Sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Kediri bisa terus diturunkan.
“Kemiskinan itu tidak hanya tugas Dinas Sosial saja, namun menjadi tugas kita semua agar angka kemiskinan itu rendah,”Jelasnya Kata Suharsono. Minggu (20/10/2019)
Menurut Suharsono, kini Dinsos terus menvalidasi data kemiskinan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang juga diaplikasikan oleh Kementrian Sosial. Dengan data hasil aplikasi ini, kriteria kemiskinan menjadi jelas, datanya akurat dan terintegrasi.
“Sehingga program yang diberikan kepada penerima manfaat dalam penanganan kemiskinan menjadi tepat. Saat ini pendataan sudah mulai dilakukan dan dapat disinergikan dengan dinas lain melalui tim penanggulangan kemiskinan daerah,” tambahnya.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos, Ariyanto, menambahkan bahwa penurunan ini karena berhasilnya program penanganan kemiskinan dari Pemkab Kediri bekerjasama dengan pemerintah pusat seperti pelatihan ketrampilan, bantuan pangan non tunai, dan pemberdayaan SDM PKH dengan sasaran masyarakat miskin di Kabupaten Kediri.
“Seperti tahun 2019 ini dari Dinsos Propinsi Jawa Timur ada pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dipusatkan di Desa Ngadi dan Maesan Kecamatan Mojo. Ini salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan,” terangnya.
Untuk tahun 2020, lanjut dia, pemerintah membentuk KUBE dengan sasaran keluarga miskin di Kecamatan Banyakan dan Badas. Di Kecamatan Banyakan ada kuota 500 keluarga penerima manfaat dan di Kecamatan Badas sebanyak 400 KPM Selain itu juga ada pembenahan rumah tidak layak huni ke 100 penerima manfaat,” manfaat.
“Intinya untuk menekan angka kemiskinan, Dinsos mengupayakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin. Harapan kami bisa membuat mereka memiliki keberdayaan dan kemandirian,” tandasnya.
Dia mengatakan jika dirinya memulai dengan cara bertahap dan melalui validasi data yang tepat, lalu diberikan pelatihan ketrampilan, pendampingan PKH dan KUBE. Semoga mereka menjadi lebih sejahtera dan pendapatannya meningkat. (q cox, Iwan)
