SURABAYA (Suarapubliknews) – Saat melaksanakan pembahasan RAPBD Kota Surabaya tahun 2023 bersama OPD terkait di lingkup koordinasinya yakni DSDABM, DPRKPP dan DLH, Aning Rahmawati Wakil Ketua (Waka) Komisi C DPRD Surabaya memiliki banyak catatan penting soal kinerja dan hasil akhirnya.
- Untuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya
Dalam pembahasan RAPBD 2023 secara detail di komisi, tentunya harus betul betul jeli, teliti dan penuh manfaat secara dampak pada warga Surabaya. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya sebagai pemangku anggaran terbesar, menyampaikan pengajuan kenaikan anggaran sebesar 276.952.576.450 (19,11%) dari tahun 2022 yakni nilainya 1.726.000.135.921.
“Padahal, anggaran yang besar ini pada tahun 2022 per Oktober 2022 baru terserap 44,9 %. Ini menjadi catatan, sorotan sekaligus akan diperbaiki agar tidak terulang di 2023,” ucap Aning. Sabtu (29/10/2023)
Untuk itu, Aning Rahmawati menekankan kepada Kepala Dinas agar tetap optimis dengan prediksi serapan anggaran yakni akan tercapai diatas 95% pada 15 Desember 2022, saat kontrak terbayar semua atau kontrak selesai.
Dia berharap, kedepan harus ada perbaikan untuk perencanaan maupun pengerjaan seluruh proyek drainase maupun jalan dan jembatan. Hal ini karena APBD sudah digedok pada 10 Nopember 2022 dan DPA, dokumen pengerjaan proyek juga harusnya desember sudah selesai, sehingga pengadaan barang dan jasa harusnya sudah bisa dimulai per desember 2022 untuk anggaran 2023.
Jika dilihat dari proses perencanaan pembangunan DED untuk 2023 sdh teranggarkan juga di 2022, serta musrenbang dan RKPD sudah selesai ditahun 2022, dimana seluruh titik drainase harusnya juga sudah clear di tahun 2022 berdasarkan roadmap banjir, kecuali perubahan perubahan yang siknifican. Kolaborasi antara Administrasi pemerintah (Ap) dan DSDABM akan menjadi kolaborasi yang bagus.
“Ada 46 titik saluran drainase senilai 8.9 M, dan 55 titik senilai 277 M, drainase permukiman dan perkotaaan yang akan diselesaikan pada tahun 2022, sementara paving dan jalan kota akan diselesaikan sejumlah 341 titik pada 15 desember nanti,” terangnya.
Untuk Perencanaan kota, kata Aning, Bapedalitbang sangat berperan penting dalam merancang perencanaan kota, sehinggga pertumbuhan ekonomi bisa positip dan terus meningkat.
“Monev yang dilakukan oleh Ap dan juga Bappeko masih pada kisaran serapan anggaran dan kuantitas pelaksanaan kegiatan belum pada sisi kualitas,” ujarnya.
Dicontohkan, pada proyek padat karya dengan leading sector pada Kecamatan, maka perlunya support dari bapeda litbang terkait dengan kemampuan monev dan konten monev dari bapedalitbang sangat diperlukan.
“Awal sebelum program padat karya penghasilan berapa dan profil MBR nya bagaimana, setelah ada program padat karya profil MBR nya bagaimana dan berapa MBR yang berhasil dientaskan dari seluruh program padat karya yang ada,” tuturnya.
Tidak hanya itu, target dan juga intervensi Pemkot di rumah padat karya juga perlu di monev soal kecocokan antara program dengan peserta, baik itu skill maupun juga alat-alat yang disediakan sudah bisa dipakai semua atau belum.
“Hal ini penting karena program yang luar biasa dari pemkot ini betul2 diharapkan jadi solusi terhadap tingginya TPT dan angka kemiskinan,” tandasnya.
- Untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya
Rusunawa tidak dianggarkan pada tahun 2023, karena ketiadaan anggaran dari pusat, yang biasanya setiap tahun ada 2 blok rusun yang dibangun dari anggaran pusat berupa DAK. Sehingga 6000 antrian rusun dari MBR masih harus bersabar untuk menanti konsep RUsunami yang saat ini digagas oleh pemerintah kota di 9 lokasi tanah milik YKP dengan model kerjasama pihak ketiga.
Info yang didapat, kemungkinan rusunami pertama ada di area Wonorejo. Namun konsep rusunami ini meski belum uji public sudah clear, YKP bersedia untuk bermitra dengan pemkot. Semoga konsep kerjasamanya bisa mengentaskan 6000 antrian MBR yang belum punya rumah dan butuh rumah.
Aning juga mengingatkan, agar warga rusun yang tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun dengan jeda waktu 9 bulan tersebut betul betul di verifikasi akurasi profilnya.
“Jangan sampai menimbulkan permasalahan sosial baru. Karena banyaknya warga yang mengadu tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun,” katanya.
Sementara anggaran rutilahu yang diajukan DPRKPP begitu besar yakni 124 M untuk 3500 rutilahu meningkat berkali lipat dari 2022 senilai 900 rutilahu saja. Diharapkan dengan peta data yang jelas masyarakat yang keluar dari rusun betul betul dipastikan sesuai dengan kondisi ideal tercoretnya MBR.
- Untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya
Hal menarik lain dari APBD 2023 adalah dianggarkannya 2000 jamban di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang tadinya hanya 300 di 2022.
“Menjadi menarik karena antrian jamban sebesar 8500 akan segera dituntaskan di dalam waktu dan tahun yang dekat, dengan konsep melibatkan pokmas diharapkan pekerjaan jamban ini bisa professional, tuntas dan mengentaskan antrian masyarakat yang tidak punya jamban, hal ini akan disinergikan dengan program IPAL komunalnya DSDA BM untuk kawasan kawasan yang belum punya jamban dan masih membuang langsung ke sungai,” pungkasnya. (q cox)
