SIDOARJO (Suarapubliknews) – Pemkab Sidoarjo akan segera memulai pembangunan Depo Arsip, yang anggarannya telah siap di tahun anggaran (TA) 2019. Sayangnya, target ini terganjal dengan lokasi (eks kantor Badan Pertanahan Nasional) yang hingga saat ini masih belum di kosongkan.
Untuk itu, Bupati Saiful Ilah dengan tegas mengtatakn jika dirinya akan memanggil pihak terkait untuk percepatan proses pengosong gedung eks kantor Badan Pertanahan Nasional tersebut.
”Nanti akan diurus, kami panggil, lebih cepat lebih baik,” ujarnya kepada sejumlah awak media, usai menghadiri sosialisasi kearsipan bagi kalangan OPD, sekolah, desa/kelurahan, Ormas dan Orpol di Kab Sidoarjo. Kamis (20/6/2019) kemarin
Bupati Saiful Ilah mengaku baru mengetahui jika anggaran untuk pembanguan depo arsip telah siap di TA 2019 dengan nilai Rp.4 Milar, karena selama ini mengira jika pembangunannya baru akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Menurut Bupati, keberadaan Depo Arsip sangat penting, karena sangat bermanfaat untuk menyimpan arsip seluruh jajaran dan lembaga pemerintahan di Kab Sidoarjo yang jumlahnya cukup banyak.
”Apakah sudah tahu kondisi gudang arsipnya BPN Sidoarjo? Sebab untuk mengangkut arsip di Kantor BPN itu tidak mungkin bisa cepat selesai. Karena jumlah arsip yang disimpan jumlahnya banyak sekali,” papar Bupati Saiful Ilah.
Bupati mengatakan, jika sesuai dengan rencananya, maka jika eks Kantor BPN Sidoarjo telah dikosongkan, selanjutnya akan diserahkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo agar dimanfaatkan sebagai Depo Arsip.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo, Ir Endang Soesijanti MSi menjelaskan, dana untuk membangun Depo Arsip Sidoarjo tahun 2019 ini sudah siap.
Menurut dia, jika tak bisa terserap tahun ini maka otomatis akan balik kembali ke Kasda atau statusnya Silpa (Sisa Laporan Penggunaan Anggaran).
”Kami khawatir tahun depan anggaran ini belum tentu kembali ada, tahun ini menurut kami menjadi peluang emas, perlu diketahui keberadaan Depo Arsip di Kab Sidoarjo sudah sangat lama sekali dinantikan,” jelas Endang.
Endang menuturkan, jika selama ini pihaknya kewalahan menyimpan karena jumlah arsip yang harus disimpan cukup banyak dan terus bertambah. Dan selama ini dengan terpaksa menyewa tempat di Pergudangan Safelock Buduran, yang biaya sewanya per tahun sebesar Rp100 Juta per tahun.
“Bahkan informasinya akan naik menjadi Rp120 juta per tahun. Kalau masih tetap belum punya Depo Arsip, maka kami akan memperpanjang kontrak disana. Bagaimana lagi,” tuturnya.
Informasi yang didapat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo, menurut jadwal sebenarnya pada Bulan April 2019 bangunan eks Kantor BPN Sidoarjo sudah harus dirobohkan.
Bahkan, informasi dari Dinas Perkim PR Kab Sidoarjo, juga sudah ada pemenang untuk konsultan perencanaan pembangunan Depo Arsip itu.
Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Wilayah Jatim, Tidor Arif T Jati, memberikan masukannya agar Bupati Sidoarjo juga mengirimkan surat kepada Kepala BPN Pusat yang intinya mengharap supaya BPN Sidoarjo segera mengosongkan eks Kantor BPN Sidoarjo di Jl Jaksa Agung Suprapto itu.
“Supaya bangunannya bisa segera dibongkar oleh Pemkab Sidoarjo untuk dijadikan Depo Arsip Sidoarjo,” sarannya.
Dan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo juga memberikan telaah staf tentang ini kepada Bupati, agar anggaran yang sudah tersedia untuk membangun Depo Arsip Sidoarjo itu tidak sampai Silpa.
”Karena Silpa Kab Sidoarjo ini termasuk memprihatinkan, angkanya hampir mencapai Rp1 triliun,” kata Tidor Arif, yang hadir menjadi salah satu narasumber yang diundang dalam kegiatan sosialisasi tentang kearsipan itu. (q cox, NH)
