SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi masih tetap terjaga dan dapat tumbuh kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025. Walaupun 2024 merupakan tahun penuh tantangan bagi Indonesia, selain dihadapkan pada ketidakpastian kondisi global, Indonesia juga tengah melaksanakan kegiatan besar Pemilihan Umum (Pemilu).
Sementara inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Selain itu stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga dan digitalisasi juga terus berkembang pesat. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Rabu (29/11).
Perry menyebut berbagai tantangan global ke depan yang perlu dicermati mencakup perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging markets ke negara maju. Untuk itu sinergi sebagai kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi terus diperkuat.
Menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat di tengah siklus ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial, bauran kebijakan BI akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas (pro-stability) khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara empat kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth),” katanya.
Untuk kebijakan moneter, arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2024 tetap difokuskan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk kebijakan makroprudensial, BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2024 untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).
Pelonggaran kebijakan makroprudensial ditempuh dengan tiga instrumen pokok yaitu peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya. Pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan terakhir penguatan surveilans SSK.
Untuk kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk akselerasi lebih lanjut ekonomi dan keuangan digital nasional sebagaimana Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, struktur industri yang sehat dan efisien, serta infrastruktur aman dan andal, dengan fokus pada lima program yakni pengembangan BI-FASTyang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional, pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter Bank Indonesia, pengembangan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence.
Pengembangan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Perluasan kerjasama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS dan BI-FAST secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya.
Untuk kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, kebijakan pendalaman pasar uang terus diarahkan untuk terwujudnya pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas pada tahun 2024 akan difokuskan pada 4 program utama yaitu pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar uang dan pasar valas, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga dan nilai tukar, penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui Primary Dealers dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), serta pengembangan Central Counter Party Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dengan industri.
Sedangkan untuk kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, menurut Perry, BI akan terus memperkuat sinergi untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau antara lain melalui pengembangan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Penguatan UMKM dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas UMKM terutama melalui pengembangan UMKM pangan yang sejalan dengan GNPIP, transformasi UMKM naik kelas melalui pengembangan UMKM ekspor dan UMKM hijau, serta penguatan dan perluasan program digitalisasi UMKM yang tidak hanya untuk mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital namun juga mengembangkan UMKM digital kreatif.
Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi yang erat dengan K/L terkait dan didukung oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Dijelaskannya lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut diperkuat dengan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sinergi kebijakan Bank Indonesia juga diperkuat dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD).
Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha juga akan terus diperkuat.
Dalam pertemuan tahun ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi yang telah terbangun sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dan perekonomian Indonesia dalam kondisi stabil.
Ke depan, dia berpesan pentingnya kita untuk terus optimistis namun tetap waspada untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Untuk menopang momentum perekonomian yang berkelanjutan, strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah merupakan penggerak perekonomian nasional. (q cok, tama dini)
